KNTV NEWS INDONESIA, BOGOR || Proses penanganan perkara dugaan pelanggaran disiplin kedokteran yang melibatkan dr. Alisa Nurul Muthia, dokter yang berpraktik di RS Mayapada Bogor, kembali menjadi sorotan. Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Nomor 27/P/MKDKI/IX/2022 terkait penanganan almarhumah Julia Susanti dipertanyakan dari aspek prosedural, khususnya mengenai tidak diperiksanya saksi ahli yang disebut telah diajukan oleh pihak pengadu.
Sorotan tersebut mencuat menyusul adanya pandangan hukum dari Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman, Dr. Budiono, S.H., M.Hum. Ia menilai, dugaan ketidaksesuaian tahapan pemeriksaan dengan pedoman internal MKDKI perlu ditelaah secara objektif guna memastikan terpenuhinya prinsip keadilan dalam proses penegakan disiplin kedokteran.
Dalam perkara tersebut, penasihat hukum pihak pengadu dari Universitas Janabadra diketahui mengajukan Prof. Dr. Arry Yanuar, M.Si., Apt., ahli farmasi dari Universitas Indonesia, untuk memberikan keterangan dalam persidangan.
Namun, berdasarkan informasi yang disampaikan pihak pengadu, keterangan ahli tersebut disebut tidak pernah dimintakan atau diperiksa dalam proses persidangan. Pihak pengadu juga mempertanyakan tidak adanya catatan tertulis mengenai alasan penolakan pemeriksaan ahli dalam berita acara pemeriksaan yang dapat mereka akses.
Persoalan ini menjadi penting karena Pedoman Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran MKDKI Nomor 1057/U/MKDKI/VII/2018, khususnya poin 9, mengatur bahwa apabila para pihak mengajukan saksi ahli, majelis wajib melakukan pemeriksaan terhadap ahli tersebut. Apabila majelis memiliki pertimbangan berbeda, alasan penolakan atau tidak dilakukannya pemeriksaan harus dicatat secara eksplisit dalam berita acara pemeriksaan.
Dengan demikian, persoalan yang perlu dijelaskan bukan semata-mata mengenai diterima atau tidaknya pendapat ahli, melainkan apakah mekanisme pemeriksaan dan pencatatan keputusan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ahli Farmasi Dinilai Penting untuk Mengungkap Aspek Medis
Dalam sengketa disiplin kedokteran, keterangan ahli farmasi dinilai dapat memberikan perspektif ilmiah terkait penggunaan obat dan prosedur pemberiannya.
Setidaknya terdapat sejumlah persoalan yang menurut pihak pengadu perlu memperoleh penjelasan secara ilmiah, antara lain ketepatan indikasi dan dosis pemberian obat Omeprazole, pentingnya skrining riwayat alergi pasien sebelum pemberian obat, serta kemungkinan hubungan antara pemberian obat dan perubahan kondisi klinis pasien.
Keterangan ahli tersebut dinilai dapat membantu memperjelas duduk perkara, terutama apabila terdapat perbedaan pandangan mengenai standar pelayanan dan penanganan medis terhadap pasien.
Pakar hukum Dr. Budiono mengingatkan agar persoalan ini dilihat secara proporsional dan tidak langsung diarahkan pada kesimpulan mengenai adanya niat buruk dari pihak tertentu.
“Kita perlu membedakan antara pelanggaran prosedur dengan niat tidak baik. Dalam hal ini, yang dapat kita lihat adalah adanya prosedur yang tidak dijalankan sesuai pedoman tertulis. Hal ini dapat berimplikasi pada belum terpenuhinya asas audi alteram partem, yaitu asas untuk mendengarkan kedua belah pihak secara berimbang,” demikian pandangan Budiono sebagaimana disampaikan dalam materi keterangan yang diterima.
Menurut prinsip tersebut, setiap pihak yang terlibat dalam suatu proses pemeriksaan harus memperoleh kesempatan yang adil untuk menyampaikan keterangan, bukti, maupun pendapat ahli yang relevan.
Karena itu, dugaan tidak diperiksanya ahli yang diajukan pihak pengadu patut menjadi bahan evaluasi, termasuk untuk memastikan terpenuhinya prinsip due process of law atau proses hukum yang adil.
Ketua Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Ikut Menyoroti Prosedur Pemberian Obat
Sorotan terhadap penanganan medis almarhumah Julia Susanti juga disampaikan Ketua Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, Dr. Fredrich Max Rumintjap.
Saat dikonfirmasi awak media pada 15 Oktober 2026, Fredrich menyampaikan bahwa pemberian obat kepada pasien perlu memperhatikan riwayat alergi, ketepatan prosedur, serta cara pemberian obat sesuai standar pelayanan medis.
Ia menekankan pentingnya pemeriksaan riwayat alergi sebelum pemberian obat yang berpotensi menimbulkan reaksi pada pasien. Selain itu, cara pemberian obat, termasuk dalam bentuk cairan, harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan prosedur medis yang berlaku.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu pandangan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut melalui pemeriksaan rekam medis, keterangan tenaga kesehatan terkait, serta pendapat ahli yang berkompeten.
Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran standar operasional prosedur dalam penanganan pasien tetap memerlukan pembuktian medis dan pemeriksaan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
Keluarga Didorong Tempuh Mekanisme Klarifikasi dan Evaluasi
Sebagai negara hukum, setiap pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menempuh mekanisme keberatan dan meminta penjelasan melalui jalur yang tersedia sesuai peraturan perundang-undangan.
Dalam perkara ini, terdapat sejumlah langkah yang dapat dipertimbangkan pihak keluarga maupun penasihat hukum.
Pertama, mengajukan permohonan klarifikasi tertulis kepada MKDKI untuk memperoleh penjelasan mengenai pertimbangan tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap saksi ahli yang diajukan pihak pengadu, termasuk meminta akses terhadap berita acara pemeriksaan sesuai ketentuan.
Kedua, menyampaikan pengaduan mengenai dugaan ketidaksesuaian prosedur kepada instansi atau lembaga berwenang, termasuk Kementerian Kesehatan dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), untuk memperoleh penelaahan sesuai kewenangan masing-masing.
Ketiga, mempertimbangkan upaya hukum melalui jalur perdata maupun pidana apabila terdapat dasar hukum dan bukti yang memenuhi unsur untuk ditempuh melalui peradilan umum. Jalur tersebut memiliki ruang lingkup dan mekanisme pembuktian tersendiri.
Transparansi MKDKI Dinilai Penting untuk Menjaga Kepercayaan Publik
Persoalan ini pada dasarnya tidak hanya menyangkut kepentingan keluarga almarhumah Julia Susanti, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penegakan disiplin profesi kedokteran di Indonesia.
Evaluasi terhadap prosedur pemeriksaan diperlukan untuk memastikan seluruh pihak memperoleh perlakuan yang adil, baik pasien dan keluarganya maupun dokter yang diperiksa.
Publik juga berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai dasar pertimbangan suatu putusan, sepanjang tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan dan peraturan yang berlaku.
Oleh sebab itu, MKDKI dan lembaga terkait diharapkan dapat memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai dugaan tidak diperiksanya saksi ahli serta kelengkapan dokumentasi proses persidangan dalam perkara tersebut.
Pihak keluarga dan penasihat hukumnya juga diharapkan memperoleh ruang yang memadai untuk menyampaikan keberatan melalui mekanisme resmi.
Harapan agar persoalan ini mendapatkan perhatian pemerintah, termasuk Presiden Republik Indonesia, turut disampaikan oleh pihak yang menyoroti perkara tersebut.
Pada akhirnya, penegakan disiplin kedokteran harus berjalan berdasarkan fakta, bukti ilmiah, prosedur yang transparan, dan prinsip keadilan. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap dunia kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pelayanan medis, tetapi juga oleh integritas lembaga yang bertugas mengawasi dan menegakkan disiplin profesi.
Redaksi KNTV NEWS INDONESIA
