KNTV NEWS INDONESIA, JAKARTA || Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam membangun strategi komunikasi publik yang terpadu guna mendorong pengembangan sektor pariwisata Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Langkah tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) sektor pariwisata bertema “Indonesia Tourism Outlook 2026/2027: Strategi Komunikasi Menjawab Dinamika Sektor Pariwisata” di Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Forum yang diikuti 110 insan humas dari berbagai kementerian dan lembaga tersebut menjadi wadah koordinasi untuk menyelaraskan informasi kebijakan, memperkuat narasi publik, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan komunikasi di sektor pariwisata nasional.
Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata, Fadjar Hutomo, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa arah pembangunan pariwisata Indonesia kini mengalami perubahan mendasar. Pemerintah tidak lagi hanya mengejar peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mengutamakan penciptaan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Target pariwisata nasional tidak lagi semata-mata berfokus pada kuantitas atau jumlah kunjungan wisatawan, melainkan berorientasi pada proses penciptaan nilai (value creation) yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat” ujar Fadjar.
Menurutnya, perubahan paradigma tersebut membutuhkan keterlibatan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Kesamaan persepsi serta keselarasan informasi antarlembaga menjadi faktor penting agar kebijakan pemerintah dapat dipahami masyarakat secara utuh dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi.
INDONESIA TOURISM OUTLOOK 2026/2027 JADI ACUAN STRATEGIS
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Pariwisata turut memperkuat sosialisasi publikasi Indonesia Tourism Outlook 2026/2027 yang memuat proyeksi, analisis data, perkembangan tren, serta pandangan para ahli mengenai arah industri pariwisata Indonesia pada 2027.
Dokumen tersebut tidak hanya menggambarkan kondisi terkini sektor pariwisata, tetapi juga memetakan peluang, tantangan, serta sejumlah prioritas strategis yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan pariwisata ke depan.
Publikasi ini diharapkan menjadi referensi bagi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, media massa, serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan langkah kolaboratif yang lebih terarah.
Fadjar menekankan bahwa pemanfaatan data dan hasil analisis dalam dokumen tersebut harus diikuti dengan penguatan komunikasi publik yang transparan, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan perilaku masyarakat di ruang digital.
Selain itu, kesiapsiagaan komunikasi krisis dinilai penting untuk menjaga kepercayaan wisatawan sekaligus mempertahankan reputasi pariwisata Indonesia di tingkat internasional.
KOMUNIKASI DIGITAL DAN ANCAMAN KRISIS REPUTASI
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital, Molly Prabawati, menyoroti meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pariwisata seiring perkembangan konektivitas dan digitalisasi.
Menurutnya, wisatawan saat ini semakin membutuhkan kemudahan mobilitas, transaksi nontunai, serta akses informasi yang cepat dan transparan. Kondisi tersebut harus diimbangi kesiapan infrastruktur digital di berbagai destinasi wisata Indonesia.
Molly juga mengingatkan bahwa derasnya arus informasi digital dapat meningkatkan risiko krisis reputasi pariwisata. Persoalan mengenai kenyamanan wisatawan, tarif layanan, hingga kelestarian lingkungan berpotensi berkembang menjadi isu besar apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat.
“Pariwisata yang tangguh tidak hanya dibangun oleh keelokan alam dan fasilitas fisik semata, melainkan harus dirawat dan diperkuat oleh kepercayaan (trust) dan narasi publik yang solid” tegas Molly.
Ia kemudian memaparkan tiga fokus utama strategi komunikasi yang perlu dijalankan seluruh insan humas pemerintah.
Pertama, membangun komunikasi pariwisata yang terintegrasi melalui kolaborasi Bakohumas. Kementerian dan lembaga yang menangani sektor perhubungan, imigrasi, penegakan hukum, kebudayaan, hingga pemerintah daerah harus memiliki keselarasan pesan dalam memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi wisata yang aman, tertib, ramah, dan siap menerima wisatawan mancanegara.
Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi disinformasi serta berbagai isu yang berpotensi merusak reputasi pariwisata nasional. Humas pemerintah dituntut bergerak cepat dengan mengedepankan data akurat, klarifikasi yang terukur, serta komunikasi yang responsif untuk menjaga kepastian informasi bagi wisatawan.
Ketiga, mengembangkan komunikasi publik yang lebih humanis dengan mengangkat kisah autentik masyarakat lokal. Narasi yang menggambarkan kehidupan, budaya, kearifan lokal, dan keterlibatan masyarakat dinilai memiliki kekuatan lebih besar dalam membangun kedekatan emosional dengan publik dibandingkan sekadar menyampaikan angka statistik.
“Kepercayaan publik tidak lahir dari kata-kata, melainkan dari kebenaran yang disampaikan secara tulus dan konsisten. Humas pemerintah bukan sekadar penyampai berita, melainkan pembangunan jembatan kepercayaan antara negara dan masyarakatnya” ungkap Molly.
Ia berharap forum tersebut mampu melahirkan gagasan konkret, memperkuat sinergi antarlembaga, serta mendorong seluruh jajaran humas pemerintah untuk lebih adaptif dan kolaboratif dalam menghadapi dinamika pariwisata 2026–2027.
DORONG NARASI TUNGGAL ANTARLEMBAGA
Forum Tematik Bakohumas tersebut juga menghadirkan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Martini M. Paham, yang memaparkan secara mendalam isi dan proyeksi dalam Indonesia Tourism Outlook 2026/2027.
Selain itu, praktisi komunikasi publik Dilla Amran turut memberikan materi mengenai strategi pengemasan konten komunikasi publik agar informasi pemerintah lebih menarik, mudah dipahami, dan mampu menjangkau masyarakat secara luas.
Plt. Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata, Jemmy Alexander, menyampaikan harapannya agar kegiatan tersebut memberikan pemahaman komprehensif kepada seluruh peserta mengenai kondisi, proyeksi, serta tren perkembangan pariwisata nasional.
Menurut Jemmy, kesamaan pemahaman menjadi modal penting untuk memperkuat koordinasi komunikasi antarkementerian dan lembaga, khususnya dalam menghadapi berbagai isu strategis yang berkaitan dengan sektor pariwisata.
“Melalui pemahaman yang selaras, diharapkan jajaran Humas Kementerian/Lembaga dapat memperkuat kolaborasi dalam membangun narasi tunggal guna merespons dinamika sektor pariwisata secara terintegrasi” kata Jemmy.
Penyelenggaraan forum ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Pariwisata membangun ekosistem komunikasi publik yang lebih solid. Dengan sinergi lintas lembaga, penyampaian informasi yang akurat, serta penguatan kepercayaan masyarakat, pemerintah diharapkan mampu memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata berkualitas, aman, berdaya saing, dan berkelanjutan di mata dunia.
Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata
