KNTV NEWS INDONESIA, KABUPATEN BEKASI || Aktivitas pembakaran limbah yang dikeluhkan warga Kampung Selang, RT 003/RW 003, Dusun II, Desa Bantarsari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kembali menjadi sorotan. Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Jawa Barat, Ahmad Syarifudin, C.BJ., C.EJ., mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi membuka hasil verifikasi lapangan sekaligus memastikan adanya tindakan konkret terhadap aktivitas pembakaran yang diduga menimbulkan pencemaran udara tersebut.
Persoalan ini mencuat setelah Ahmad Syarifudin mendatangi DLH Kabupaten Bekasi untuk meminta penjelasan mengenai hasil pemeriksaan lapangan, temuan petugas, serta langkah pengawasan dan penindakan yang telah maupun akan dilakukan terhadap aktivitas pembakaran limbah di wilayah tersebut.
Menurut Ahmad, masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar imbauan. Terlebih, keluhan mengenai asap dan bau menyengat disebut masih dirasakan warga, sehingga pemerintah daerah diminta memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Kalau sudah diberikan imbauan oleh DLH, tetapi aktivitas pembakaran masih berjalan, saya meminta dinas terkait segera mengambil langkah tegas sesuai ketentuan. Jangan sampai masyarakat terus menghirup asap dan mengeluhkan persoalan yang sama tanpa mendapatkan kepastian,” tegas Ahmad.
Ia mempertanyakan sejauh mana proses verifikasi yang telah dilakukan DLH, termasuk jenis limbah yang dibakar, asal limbah, legalitas kegiatan, metode pengolahan, serta potensi dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Kami datang ke DLH untuk mempertanyakan hasil verifikasi di lapangan. Apa saja yang sudah diperiksa, bagaimana hasilnya, dan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya? Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Ahmad menegaskan, proses pemeriksaan tidak boleh berhenti pada kegiatan administratif maupun pemberian imbauan. DLH harus memastikan apakah aktivitas tersebut telah memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup atau justru ditemukan indikasi pelanggaran yang memerlukan tindakan lebih lanjut.
Ia juga meminta aparat penegak hukum (APH) dilibatkan apabila hasil pemeriksaan menemukan dugaan pelanggaran hukum sesuai kewenangannya.
“Jangan sampai imbauan hanya menjadi formalitas. Jika setelah diberikan imbauan aktivitas masih terus berlangsung, DLH harus melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan APH apabila ditemukan dugaan pelanggaran. Kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian utama” tambahnya.
RESPONS GAKKUM DLH: AKAN DITERUSKAN KE KATIM PENGADUAN
Sementara itu, Darma dari Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) DLH Kabupaten Bekasi memberikan tanggapan melalui pesan WhatsApp pada Jumat (6/11/2026).
Dalam komunikasinya, Darma menyampaikan apresiasi atas informasi yang disampaikan dan menyatakan akan meneruskannya kepada Ketua Tim (Katim) untuk ditindaklanjuti.
“Waduh… Terima kasih atas informasinya, Kang. Akan saya teruskan ke Katim kami, Kang” tulis Darma.
Darma juga mengundang pihak pemberi informasi untuk datang ke kantor DLH pada Senin guna menyampaikan persoalan tersebut bersama-sama kepada Katim Pengaduan.
“Izin, Kang. Hari Senin kalau ada waktu merapat ke kantor ya, Kang. Kita sampaikan bareng ke Katim Pengaduan. Semoga ini menjadi masukan buat kami” lanjutnya.
Respons tersebut menjadi awal komunikasi antara AKPERSI DPD Jawa Barat dan pihak Gakkum DLH Kabupaten Bekasi. Namun, masyarakat masih menunggu kepastian mengenai hasil verifikasi, temuan pemeriksaan, serta langkah konkret pengawasan dan penanganan di lokasi.
ASPEK HUKUM LINGKUNGAN HIDUP JADI PERHATIAN
Dari sisi regulasi, persoalan pembakaran limbah tersebut perlu ditangani dengan mengacu pada ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pasal 453 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengatur larangan pembakaran terbuka (open burning) dalam pengelolaan limbah non-B3.
Selain itu, Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, melarang perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Pasal 65 ayat (1) UU PPLH juga menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Sementara itu, Pasal 68 UU PPLH mewajibkan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk memberikan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, serta menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup.
Apabila berdasarkan pemeriksaan ditemukan pelanggaran, pemerintah memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU PPLH. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan hingga pencabutan perizinan berusaha sesuai ketentuan yang berlaku.
Adapun Pasal 98 dan Pasal 99 UU PPLH mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan yang dengan sengaja atau karena kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Penerapan ketentuan pidana tersebut tetap harus didasarkan pada hasil pembuktian dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana.
WARGA KELUHKAN ASAP HITAM DAN BAU MENYENGAT
Sebelumnya, sejumlah warga Kampung Selang mengeluhkan munculnya asap dan bau menyengat yang diduga berasal dari aktivitas pembakaran limbah. Warga menyebut asap berwarna hitam kerap terlihat ketika pembakaran berlangsung dan menimbulkan keresahan di lingkungan permukiman.
Keluhan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai jenis limbah yang dibakar, asal-usul limbah, legalitas kegiatan, sistem pengelolaan, hingga kemungkinan dampaknya terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
Atas kondisi itu, AKPERSI DPD Jawa Barat mendorong DLH Kabupaten Bekasi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan objektif. Pemeriksaan diharapkan mencakup identifikasi jenis limbah, penanggung jawab kegiatan, dokumen perizinan atau persetujuan lingkungan yang relevan, metode pengolahan, serta pengujian kualitas lingkungan apabila diperlukan.
Ahmad Syarifudin berharap pemerintah daerah tidak hanya menerima laporan dan melakukan koordinasi internal, tetapi juga menyampaikan perkembangan penanganan pengaduan kepada masyarakat secara transparan.
Menurutnya, kepentingan masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat harus menjadi prioritas, tanpa mengabaikan proses pemeriksaan serta kepastian hukum bagi seluruh pihak.
PUBLIK MENUNGGU KETERBUKAAN DAN TINDAK LANJUT DLH
Kini, perhatian masyarakat tertuju pada langkah DLH Kabupaten Bekasi. Publik menantikan apakah hasil verifikasi lapangan akan disampaikan secara terbuka, apakah pemeriksaan lanjutan akan dilakukan, serta apakah aktivitas pembakaran limbah yang dikeluhkan warga akan ditangani sesuai ketentuan hukum lingkungan hidup.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan resmi dari DLH Kabupaten Bekasi mengenai hasil verifikasi, temuan pemeriksaan, maupun keputusan tindak lanjut atas aktivitas pembakaran limbah di Kampung Selang, Desa Bantarsari.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada DLH Kabupaten Bekasi maupun pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut guna memenuhi prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
Redaksi / TIM INVESTIGASI
