KNTV NEWS INDONESIA, JAKARTA || Pakar hukum internasional Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyoroti dugaan penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang menurutnya justru dapat terjadi di lingkungan penyelenggara negara. Ia mendesak pemerintah, khususnya Presiden Republik Indonesia, memperkuat pengawasan dan menindak tegas setiap pejabat maupun pihak korporasi yang terbukti melakukan korupsi, menyalahgunakan kewenangan, serta merugikan kepentingan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan daring, baik dari dalam maupun luar negeri, melalui sambungan telepon seluler dari kantornya di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, kawasan Cijantung, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Sutan, Pancasila tidak boleh sekadar dijadikan slogan dalam pidato kenegaraan maupun kegiatan seremonial. Nilai-nilai dasar negara tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama dalam pemberantasan korupsi, penegakan hukum, perlindungan hak masyarakat, dan pengelolaan kekayaan alam Indonesia.
Ia menilai praktik korupsi yang berlangsung selama puluhan tahun menjadi persoalan serius karena berpotensi melemahkan perekonomian nasional, memperlebar kesenjangan sosial, serta menghambat kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai ada pihak yang mengaku paling Pancasilais, tetapi justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Presiden harus memastikan bahwa siapa pun yang terbukti merugikan negara ditindak tegas tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Korupsi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Jadi Sorotan
Sutan menyoroti dugaan praktik korupsi, pungutan liar, suap, pemberian uang pelicin, hingga penyalahgunaan kewenangan yang menurutnya masih menjadi persoalan dalam tata kelola pemerintahan.
Ia juga mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah wilayah, termasuk pertambangan timah di Bangka Belitung serta kegiatan pertambangan di Sulawesi dan Kalimantan.
Menurutnya, aktivitas pertambangan ilegal yang berlangsung dalam skala besar harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum. Pengawasan tidak boleh berhenti pada kegiatan penertiban sesaat, tetapi harus menyentuh pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal, pelindung, maupun penerima keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.
Sutan meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah apabila ditemukan indikasi keterlibatan oknum dalam praktik pertambangan ilegal.
Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Adat
Selain korupsi, Sutan juga menyoroti persoalan konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dan korporasi. Ia menilai negara harus hadir memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah dan wilayah adatnya.
Menurutnya, dugaan penguasaan tanah masyarakat secara tidak adil dapat menimbulkan konflik berkepanjangan, ketidakpercayaan terhadap institusi negara, serta ketegangan sosial di berbagai daerah.
Ia meminta pemerintah memastikan setiap proses pengadaan, penguasaan, maupun pemanfaatan tanah dilakukan sesuai ketentuan hukum, dengan memperhatikan hak masyarakat adat dan prinsip keadilan.
“Jangan sampai masyarakat yang memperjuangkan haknya justru menjadi pihak yang dipersalahkan. Negara harus memastikan hukum melindungi seluruh warga tanpa membedakan kekuatan ekonomi maupun kedudukan sosial,” ujarnya.
Peredaran Narkotika dan Pengawasan Aparat
Sutan turut menyoroti persoalan peredaran narkotika yang dinilainya masih menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda Indonesia.
Ia meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap jalur masuk narkotika, jaringan distribusi antardaerah dan lintas negara, serta melakukan pemeriksaan terhadap setiap indikasi penyalahgunaan kewenangan di lingkungan lembaga terkait.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan internal terhadap aparat penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan apabila terdapat dugaan keterlibatan oknum dalam jaringan peredaran narkotika.
Menurutnya, pemberantasan narkotika tidak boleh hanya menyasar pengguna atau pelaku lapangan, tetapi juga harus mengungkap jaringan pemasok, bandar, pemodal, dan pihak-pihak yang terbukti memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut.
Pendidikan, Moral Bangsa, dan Persatuan Nasional
Dalam pandangannya, persoalan kebangsaan tidak dapat dilepaskan dari kualitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, serta pembentukan karakter generasi muda.
Sutan meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan guru, kualitas kurikulum pendidikan nasional, dan penguatan pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Ia juga mengingatkan agar isu perbedaan pandangan, kebinekaan, maupun dugaan paham ekstrem tidak digunakan secara sembarangan untuk memberikan stigma kepada kelompok masyarakat tertentu tanpa dasar hukum dan bukti yang jelas.
Menurutnya, semangat Bhinneka Tunggal Ika harus diwujudkan melalui perlakuan yang adil, penghormatan terhadap perbedaan, dan perlindungan hak konstitusional seluruh warga negara.
Dorong Pemeriksaan Kesehatan dan Penguatan Pencegahan HIV
Sutan juga menyinggung persoalan kesehatan masyarakat, khususnya penyebaran HIV yang menurutnya membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah pusat dan daerah.
Ia mendorong penguatan edukasi kesehatan, pencegahan penularan, akses pemeriksaan secara sukarela, serta layanan pengobatan yang tidak diskriminatif.
Ia turut mengusulkan agar program pemeriksaan kesehatan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan aparat penegak hukum dilaksanakan sesuai ketentuan medis, dengan tetap menjunjung tinggi kerahasiaan data pribadi dan hak pasien.
Menurutnya, kebijakan kesehatan publik harus berorientasi pada pencegahan dan perlindungan masyarakat, bukan menjadi sarana memberikan stigma terhadap kelompok atau profesi tertentu.
Presiden Diminta Melakukan Evaluasi Menyeluruh
Lebih lanjut, Sutan menilai ancaman terhadap keutuhan bangsa tidak hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dapat muncul akibat lemahnya tata kelola pemerintahan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan ketidakadilan hukum di dalam negeri.
Karena itu, ia meminta Presiden Republik Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan pemerintahan, penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam, serta perlindungan hak masyarakat.
Ia juga mengajak tokoh masyarakat, mahasiswa, pemuda, dan seluruh elemen bangsa untuk terus mengawal kebijakan publik melalui cara-cara konstitusional, kritis, dan bertanggung jawab.
“Kalau ingin berbicara tentang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, semua pihak harus terlebih dahulu melakukan introspeksi. Jangan hanya lantang menyampaikan pidato kebangsaan, tetapi dalam praktiknya justru membiarkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan,” pungkasnya.
Sutan berharap pemberantasan korupsi dan pembenahan sistem pemerintahan dapat dilakukan secara konsisten. Baginya, menjaga Pancasila bukan sekadar mempertahankan simbol dan slogan, melainkan memastikan keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan kesejahteraan benar-benar dirasakan seluruh rakyat Indonesia.
Narasumber: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H. – Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Ketua Umum YPLBH Profesor Dr. Sutan Nasomal, Rektor UBNB, Guru Besar STIA, STIH, STIK Pronas, serta Ketua Umum HP. BRIGIP.
KNTV NEWS INDONESIA – Berita Sorotan, Tajam, Berimbang, dan Terpercaya
