KNTV NEWS INDONESIA, Denpasar || Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K., menerima audiensi Komisi Informasi Provinsi Bali di Ruang Tamu Wakapolda Bali, Senin (25/5/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergitas terkait implementasi keterbukaan informasi publik di wilayah Bali.
Dalam audiensi tersebut, Wakapolda Bali didampingi Irwasda Polda Bali, Kabid Humas Polda Bali, serta Kasubbid PID Bidhumas Polda Bali. Sementara dari Komisi Informasi Provinsi Bali hadir Ketua Komisi Informasi Bali Dewa Nyoman Suardana, Wakil Ketua Putu Arnata, serta anggota Ni Ketut Dharmayanti Laksmi, I Wayan Adi Aryanta, dan I Gede Bagus Yogi Suta Wibawa.
Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa menegaskan, keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari pelayanan Polri kepada masyarakat serta bentuk komitmen institusi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.
“Polda Bali berkomitmen penuh untuk terus mengedepankan prinsip keterbukaan dan transparansi dalam penyampaian informasi terkait pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Fungsi PPID di lingkungan Polda Bali dan Polres jajaran harus terus dioptimalkan secara profesional, cepat, transparan, dan akuntabel” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan jajaran Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Polda Bali dalam menghadapi monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Bali.
Menurutnya, pelaksanaan monev menjadi salah satu tolok ukur dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Polda Bali juga direncanakan kembali mengikuti pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik pada tahun mendatang, setelah sebelumnya personel PID Polda Bali mengikuti kegiatan serupa sekitar dua tahun lalu.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali Dewa Nyoman Suardana mengapresiasi komitmen Polda Bali dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi publik di Bali.
“Kami mengapresiasi Polda Bali yang selama ini memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan Komisi Informasi Provinsi Bali. Sinergi ini sangat penting dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang semakin baik” ujarnya.
Ia juga menyebut desa-desa di Provinsi Bali saat ini telah masuk kategori desa transparan secara nasional dalam implementasi keterbukaan informasi publik.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi Informasi Provinsi Bali menyampaikan bahwa audiensi dilakukan sebagai upaya memperkuat sinergitas dengan Polda Bali dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Selain itu, Komisi Informasi Bali berharap ke depan dapat terjalin kerja sama yang lebih luas melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Polda Bali dan Komisi Informasi Provinsi Bali, khususnya dalam penanganan perkara terkait penyalahgunaan informasi publik.
Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali Putu Arnata menambahkan, pihaknya memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa administrasi keterbukaan informasi publik melalui mekanisme mediasi maupun prosedur lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Di akhir kegiatan, Wakapolda Bali menyerahkan cenderamata kepada jajaran Komisi Informasi Provinsi Bali sebagai simbol penguatan sinergitas dan komitmen bersama dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berkualitas di Provinsi Bali.
Humas Polda Bali
RD
