KNTV NEWS INDONESIA, JAKARTA || Persaingan antara Asisten Pribadi (Aspri) Presiden Soeharto, Ali Moertopo, dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), Jenderal Soemitro, menjadi salah satu dinamika politik paling menonjol di lingkungan kekuasaan Presiden Soeharto pada awal era Orde Baru.
Konflik yang mulai mencuat sejak 1971 itu dipicu oleh tumpang tindih kewenangan dan perbedaan pandangan dalam menjalankan fungsi keamanan serta intelijen negara. Ali Moertopo, yang saat itu berpangkat Mayor Jenderal, memiliki pengaruh besar melalui Operasi Khusus (Opsus) dan dikenal sebagai salah satu orang kepercayaan utama Presiden Soeharto.
Di sisi lain, Jenderal Soemitro sebagai Pangkopkamtib memegang otoritas luas dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Menurut catatan dalam biografinya, Soemitro menilai keberadaan Opsus berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan tumpang tindih dengan lembaga intelijen lain seperti BAKIN dan Intel Kopkamtib.
Persaingan keduanya semakin tajam ketika muncul kecurigaan mengenai ambisi politik masing-masing pihak. Sejumlah sumber sejarah menyebutkan adanya dugaan bahwa kedua tokoh saling mencurigai memiliki agenda politik yang dapat mengancam posisi Presiden Soeharto.
Ketegangan tersebut berlanjut hingga memicu berbagai langkah politik di belakang layar. Menurut sejumlah kesaksian yang kemudian dibukukan, hubungan kedua kubu semakin memburuk setelah terjadi penarikan personel pengamanan, penyadapan, hingga saling melaporkan kepada Presiden.
Melihat situasi yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan, Presiden Soeharto pada akhir 1973 memanggil Ali Moertopo, Jenderal Soemitro, dan sejumlah perwira tinggi lainnya untuk meredakan konflik. Dalam pertemuan tersebut, Soeharto menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional, bukan melalui perebutan kekuasaan.
Persaingan kedua tokoh akhirnya mencapai titik akhir setelah terjadinya Peristiwa Malari pada 15 Januari 1974. Kerusuhan yang dipicu demonstrasi mahasiswa tersebut menimbulkan tekanan besar terhadap pemerintah dan berdampak pada posisi Jenderal Soemitro sebagai Pangkopkamtib.
Sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab atas situasi keamanan saat itu, Soemitro kemudian mengundurkan diri dari jabatannya. Setelah peristiwa tersebut, Presiden Soeharto melakukan restrukturisasi di lingkungan kekuasaan dengan memindahkan sejumlah tokoh yang dekat dengan Soemitro serta membubarkan struktur Aspri yang selama ini menjadi basis pengaruh Ali Moertopo.
Langkah tersebut menandai berakhirnya rivalitas dua figur berpengaruh di lingkaran kekuasaan Orde Baru sekaligus menjadi titik penting dalam konsolidasi kekuasaan Presiden Soeharto pada pertengahan dekade 1970-an.
Istana Presiden RI
NW90
