KNTV NEWS INDONESIA, JAKARTA || Prof. Dr. Sutan Nasomal meminta publik tidak terburu-buru menyalahkan Bupati Siak Afni Zulkifli atas penurunan APBD Kabupaten Siak 2026 sebesar Rp160,17 miliar. Ia menilai tekanan fiskal tersebut perlu dikaji berdasarkan data dan dihadapi melalui koordinasi pemerintah daerah, DPRD, pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat.
Pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 turun 6,76 persen, dari sekitar Rp2,370 triliun menjadi Rp2,210 triliun. Penurunan terutama dipengaruhi berkurangnya transfer pemerintah pusat sekitar Rp131 miliar menjadi Rp1,370 triliun dan turunnya PAD 9,75 persen menjadi Rp623,06 miliar. Penerimaan pajak daerah juga merosot sekitar Rp87,82 miliar atau 28,38 persen menjadi Rp221,6 miliar.
Sejalan dengan itu, belanja daerah disesuaikan turun Rp134,69 miliar atau 5,68 persen menjadi sekitar Rp2,236 triliun. Belanja modal turun 27,23 persen menjadi Rp137,23 miliar, belanja transfer ke desa turun 22,80 persen menjadi Rp180,41 miliar, sementara hibah dan bantuan sosial masing-masing turun 22,63 persen dan 43,29 persen.
Sutan menilai perubahan tersebut dapat dipengaruhi dinamika transfer pusat, penerimaan daerah, serta kondisi ekonomi dan sektor sumber daya alam. Ia meminta pemerintah dan DPRD memprioritaskan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta perlindungan kelompok rentan, sekaligus mengevaluasi efektivitas belanja secara transparan.
Sebagai solusi, ia mendorong pemerintah pusat dan daerah memperjelas mekanisme transfer dan dana bagi hasil migas, terutama karena Siak merupakan daerah penghasil minyak dan gas. Ia juga meminta potensi BUMD, termasuk PT Bumi Siak Pusako dan PT Permodalan Siak, dioptimalkan secara profesional untuk memperkuat pendapatan daerah. Proyeksi dividen BSP sekitar US$6 juta, dengan perkiraan bagian Siak Rp52 miliar, masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi.
“Kritik tetap diperlukan, tetapi harus berbasis data dan disertai solusi. Jangan sampai masyarakat menjadi korban tekanan anggaran” ujar Sutan.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi, mengutamakan belanja berdasarkan kebutuhan warga, dan mengembangkan sumber pendapatan baru dari sektor migas, perkebunan, industri, perdagangan, serta perusahaan daerah.
Catatan redaksi : Data perubahan APBD, komposisi belanja, dan proyeksi dividen BUMD mengacu pada bahan keterangan yang diterima redaksi dan perlu dicocokkan dengan dokumen resmi terkait.
Prof. Sutan Nasomal
KNTV NEWS INDONESIA
Berita Sorotan, Akurat, Berimbang, dan Berorientasi pada Kepentingan Publik
