KNTV NEWS INDONESIA, JAKARTA || Presidium Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bintang Pejuang Keadilan Nasional (BPKN) merekomendasikan nama Irjen Pol. (Purn.) Dr. Ronny Frangky Sompie, S.H., M.H., sebagai sosok yang dinilai layak dipertimbangkan untuk mengisi posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS).
Rekomendasi tersebut disampaikan menyusul berkembangnya informasi publik terkait proses hukum yang sedang berjalan terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, sebagaimana diberitakan pada 4 Juni 2026.
Ketua Umum DPP BPKN melalui Presidium menyatakan bahwa langkah antisipatif diperlukan guna memastikan keberlangsungan pelayanan publik, stabilitas organisasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian IMIPAS.
“Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, khususnya di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Karena itu, kesinambungan kepemimpinan harus tetap terjaga” demikian keterangan resmi Presidium DPP BPKN yang diterima di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
BPKN menilai pengisian jabatan publik strategis harus mengacu pada prinsip meritokrasi dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni kompetensi, rekam jejak, dan integritas. Ketiga unsur tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas tata kelola pemerintahan dan meminimalkan risiko kelembagaan.
Dalam rekomendasinya, BPKN mengusulkan nama Ronny Frangky Sompie berdasarkan sejumlah pertimbangan objektif.
Pertama, dari aspek kompetensi teknis, Ronny Sompie dinilai memiliki pengalaman langsung di bidang keimigrasian setelah pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM periode 2015–2019. Pengalaman tersebut dianggap memberikan pemahaman mendalam terhadap regulasi, operasional pelayanan keimigrasian, serta tantangan sistem pemasyarakatan.
Kedua, dari sisi kepemimpinan, Ronny Sompie memiliki pengalaman sebagai Kepala Kepolisian Daerah Bali dan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam pengelolaan organisasi, komunikasi publik, serta penanganan berbagai dinamika kelembagaan.
Ketiga, BPKN menilai latar belakang Ronny Sompie sebagai purnawirawan perwira tinggi Polri, doktor ilmu hukum, dan advokat menunjukkan kapasitas integritas serta pemahaman hukum yang kuat. Hal tersebut dianggap sejalan dengan upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Presidium DPP BPKN menegaskan bahwa rekomendasi tersebut disampaikan sebagai masukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka menjaga keberlanjutan pelayanan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Kami memandang bahwa proses pengisian jabatan publik harus mengedepankan prinsip profesionalisme, kompetensi, dan kepentingan masyarakat luas” ujar Presidium DPP BPKN.
BPKN berharap Kementerian IMIPAS tetap mampu menjalankan fungsi pelayanan keimigrasian, pembinaan warga binaan, serta penegakan hukum secara optimal di tengah berbagai dinamika yang berkembang.
Sementara itu, rekomendasi tersebut disampaikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam memberikan masukan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Humas DPP BPKN
W90
