KNTV NEWS INDONESIA, PELALAWAN, RIAU || Pakar Hukum Internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., mendukung wartawan berinisial J untuk menempuh jalur hukum terkait dugaan penganiayaan, intimidasi, pemaksaan penandatanganan surat perdamaian, serta dugaan pengambilan satu unit sepeda motor yang disebut terjadi di Desa Pasar Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau, Jumat (13/11/2026).
Prof. Sutan Nasomal menegaskan, seluruh dugaan peristiwa tersebut harus diusut secara tuntas oleh aparat penegak hukum (APH). Menurutnya, persoalan rumah tangga maupun dugaan hubungan pribadi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan, ancaman, intimidasi, ataupun mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.
“Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang membenarkan hukum rimba. Siapa pun yang merasa dirugikan harus menempuh jalur hukum dan menyerahkan pembuktian kepada aparat penegak hukum. Tidak boleh seseorang melakukan penganiayaan, mengancam, atau mengambil barang milik orang lain hanya berdasarkan tuduhan sepihak” tegas Prof. Sutan Nasomal saat memberikan tanggapan kepada sejumlah pimpinan redaksi media melalui sambungan telepon dari kantornya di Jakarta.
Ia meminta kepolisian memeriksa seluruh pihak yang terlibat secara objektif, termasuk saksi-saksi, bukti elektronik, dokumen kesepakatan perdamaian, serta bukti medis apabila tersedia.

KRONOLOGI AWAL DUGAAN PENGANIAYAAN
Berdasarkan keterangan wartawan J kepada awak media, peristiwa bermula ketika dirinya menghadiri kegiatan kampanye calon kepala desa di wilayah Pasar Palas pada 13 November 2026 atas undangan sejumlah rekan media.
Dalam kegiatan tersebut, J mengaku bertemu dengan Sunenti Ade Safitri, yang disebut merupakan istri Agus Setiawan. Menurut pengakuan J, Sunenti kemudian mengajaknya berkunjung ke rumah. Ajakan pertama disebut ditolaknya, tetapi ia kemudian menerima ajakan untuk bertemu di rumah nenek dan kakek Sunenti.
J mengklaim kedatangannya hanya untuk berbincang biasa. Ia menyebut pertemuan berlangsung di sekitar halaman rumah dan disaksikan sejumlah anggota keluarga, termasuk nenek, kakek, serta anak-anak Sunenti.
Namun, situasi disebut berubah setelah Agus Setiawan datang ke lokasi. J mengaku Agus menghampirinya dengan emosi, melontarkan kata-kata kasar, serta diduga melakukan pemukulan.
J mengaku sempat berusaha menyelamatkan diri, tetapi terjatuh beberapa kali sebelum akhirnya tertangkap dan mengalami dugaan penganiayaan.
Akibat kejadian tersebut, J menyatakan mengalami sejumlah luka, antara lain pembengkakan pada kepala, pusing, luka lecet di bagian lutut, memar pada lengan, serta luka dan pendarahan di beberapa bagian tubuh. Ia juga mengaku mengalami tekanan psikologis akibat peristiwa tersebut.
Kondisi dan tingkat luka yang dialami J masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan medis dan visum et repertum sesuai kebutuhan penyidikan.
DIDUGA MENDAPAT INTIMIDASI DAN ANCAMAN
Setelah kejadian tersebut, sejumlah warga dilaporkan berdatangan dan berusaha melerai kedua pihak.
Menurut pengakuan J, persoalan kemudian berkembang menjadi pembicaraan mengenai dugaan hubungan khusus antara dirinya dan Sunenti. J membantah tuduhan tersebut dan menyatakan kedatangannya berdasarkan ajakan Sunenti.
J juga mengaku merasa tertekan ketika dikelilingi sejumlah warga untuk dimintai klarifikasi mengenai persoalan pribadi tersebut.
Dalam situasi itu, J mengaku mendengar Agus melontarkan pernyataan bernada ancaman yang menurutnya mengarah pada ancaman pembunuhan. Ia juga menyebut Agus sempat menendang meja dengan keras ke arahnya.
J menyatakan sebagian kejadian dan ucapan tersebut telah direkam menggunakan telepon genggam. Rekaman tersebut diharapkan dapat diserahkan kepada penyidik untuk diperiksa keaslian, konteks, dan relevansinya sebagai alat bukti.
SURAT PERDAMAIAN DAN DUGAAN PERMINTAAN KOMPENSASI RP 15 JUTA
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah adanya surat kesepakatan perdamaian yang menurut J dibuat dalam situasi penuh tekanan.
J mengaku diminta menyetujui surat tersebut dan menghadapi permintaan pembayaran kompensasi sebesar Rp15 juta.
Menurut keterangannya, permintaan pembayaran itu dikaitkan dengan persoalan rumah tangga Agus dan Sunenti serta dugaan kerugian yang dituduhkan kepadanya.
J menyatakan tidak memperoleh kesempatan yang cukup untuk menjelaskan seluruh duduk perkara sebelum surat tersebut disepakati.
Atas dasar itu, J mempertanyakan apakah kesepakatan perdamaian tersebut benar-benar dibuat secara sukarela atau terdapat unsur tekanan maupun pemaksaan.
Keabsahan surat, proses penandatanganan, tujuan permintaan uang, dan ada atau tidaknya ancaman perlu diperiksa secara objektif oleh penyidik. Sebab, kesepakatan perdamaian tidak boleh digunakan sebagai sarana membenarkan kekerasan ataupun pemaksaan.
ANGGOTA POLSEK PANGKALAN KURAS SEMPAT DATANG KE LOKASI
J menerangkan bahwa ketika merasa terancam akibat situasi yang semakin tidak kondusif, dirinya menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Palas melalui pesan WhatsApp untuk meminta bantuan.
Tidak lama kemudian, menurut pengakuannya, dua anggota Polsek Pangkalan Kuras datang ke lokasi dan berupaya melakukan mediasi.
J menyebut petugas mengingatkan pihak-pihak yang berada di lokasi agar tidak melakukan kekerasan maupun tindakan main hakim sendiri sebelum persoalan diselesaikan melalui mekanisme hukum.
Namun, J mengaku situasi kembali tidak kondusif setelah petugas meninggalkan lokasi.
Ia juga menyampaikan bahwa pada malam harinya seorang pemuda yang disebut merupakan anak almarhum Budi, mantan karyawan PT ADE, diduga berupaya melakukan pemukulan terhadap dirinya dan seorang rekan wartawan berinisial M.
Menurut J, upaya tersebut berhasil dilerai warga. Meski demikian, identitas, motif, serta keterlibatan pihak lain dalam kejadian tersebut masih perlu diklarifikasi lebih lanjut.
J BERIKAN KLARIFIKASI TERKAIT HUBUNGANNYA DENGAN SUNENTI
Dalam keterangannya kepada awak media, J menjelaskan bahwa dirinya mengenal Sunenti melalui media sosial Facebook dalam konteks komunikasi jual beli rumah.
J mengaku tertarik membeli rumah yang ditawarkan Sunenti di wilayah Palas. Namun, menurut keterangannya, rumah tersebut masih berkaitan dengan peninggalan almarhum ayah Sunenti dan masih menjadi agunan di Koperasi Kasih Sejahtera, Pangkalan Kerinci.
J juga mengakui pernah menerima cerita pribadi Sunenti mengenai persoalan rumah tangganya melalui sambungan telepon.
Menurut J, Sunenti pernah menceritakan persoalan ekonomi, komunikasi rumah tangga, serta ketidakcocokan dengan suaminya. J mengaku hanya memberikan saran agar persoalan tersebut diselesaikan secara baik-baik demi kepentingan anak-anak.
J turut menyebut bahwa dirinya masih menyimpan sejumlah percakapan WhatsApp yang menurutnya berkaitan dengan komunikasi jual beli rumah dan pembicaraan pribadi tersebut.
Keterangan tersebut merupakan penjelasan sepihak dari J dan masih terbuka untuk diklarifikasi oleh Sunenti maupun pihak-pihak terkait lainnya.
SEJUMLAH KETENTUAN KUHP DAPAT DITELAAH PENYIDIK
Berdasarkan uraian dugaan peristiwa yang disampaikan J, terdapat sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dapat ditelaah penyidik apabila unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi.
Pertama, Pasal 466 KUHP mengenai penganiayaan, yang mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan penganiayaan.
Kedua, Pasal 467 KUHP mengenai penganiayaan berencana, apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur perencanaan terlebih dahulu.
Ketiga, Pasal 448 KUHP mengenai pemaksaan, apabila terbukti terdapat tindakan memaksa seseorang melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.
Keempat, Pasal 482 KUHP mengenai pemerasan, apabila terbukti terdapat maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memaksa pihak lain menyerahkan barang atau membuat pengakuan utang melalui kekerasan atau ancaman kekerasan.
Kelima, Pasal 479 KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan, apabila fakta pengambilan sepeda motor memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.
Penerapan pasal-pasal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan, alat bukti, dan konstruksi hukum yang sesuai dengan fakta peristiwa.
Khusus dugaan pengambilan sepeda motor, status kepemilikan kendaraan, siapa yang menguasai, bagaimana kendaraan tersebut diambil, serta alasan penguasaannya perlu diperjelas agar tidak terjadi kesimpulan hukum yang keliru.
PROF. SUTAN NASOMAL : JANGAN ADA HUKUM RIMBA
Prof. Sutan Nasomal kembali menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak seorang pun dibenarkan mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum dengan melakukan kekerasan, ancaman, maupun intimidasi.
Menurutnya, persoalan rumah tangga, dugaan perselingkuhan, ataupun perselisihan pribadi harus diselesaikan melalui jalur hukum dan tidak boleh berujung pada tindakan main hakim sendiri.

“Biarkan penyidik bekerja secara profesional. Periksa semua saksi, dengarkan keterangan kedua belah pihak, teliti bukti elektronik, dan lakukan pemeriksaan medis terhadap korban. Jangan sampai seseorang menjadi korban kekerasan hanya karena tuduhan yang belum terbukti. Pengadilanlah yang berwenang memutus perkara berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah” ujarnya.
Ia juga mendorong agar J membuat laporan polisi secara resmi apabila merasa menjadi korban tindak pidana, sekaligus menyerahkan seluruh bukti yang dimiliki untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan.
POLSEK DAN POLRES PELALAWAN DIMINTA TINDAK LANJUTI
Atas dugaan peristiwa tersebut, Polsek Pangkalan Kuras dan Polres Pelalawan diharapkan memberikan ruang bagi J untuk menyampaikan laporan resmi, mendapatkan perlindungan apabila terdapat ancaman keselamatan, serta memperoleh penanganan hukum secara profesional.
Pemeriksaan diharapkan mencakup keterangan J, Agus Setiawan, Sunenti Ade Safitri, saksi-saksi di lokasi, rekan wartawan berinisial M, serta pihak lain yang mengetahui kejadian tersebut.
Bukti rekaman telepon genggam, percakapan WhatsApp, surat kesepakatan perdamaian, dokumen kendaraan, dan hasil pemeriksaan medis juga perlu ditelusuri sesuai relevansinya.
Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa memihak kepada siapa pun.
“Kasus ini harus diusut tuntas. Semua pihak harus tunduk kepada hukum. Jangan ada kekerasan, jangan ada intimidasi, dan jangan ada tindakan main hakim sendiri” tegasnya.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Agus Setiawan, Sunenti Ade Safitri, maupun Polres Pelalawan terkait dugaan peristiwa tersebut belum dimuat dalam naskah ini.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan serta asas praduga tak bersalah.
(RED/ TIM REDAKSI)





















