KNTV NEWS INDONESIA, KEBUMEN || Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Kresna Cakra Nusantara mendesak Polres Kebumen segera memberikan kejelasan terkait penanganan laporan dugaan pemerasan senilai Rp50 juta yang dilaporkan oleh seorang warga berinisial RO pada 19 September 2025.
Laporan dengan nomor registrasi Rekom/409/IX/SPKT tersebut menjadi sorotan setelah pihak pendamping pelapor menilai belum memperoleh informasi yang memadai mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk kepastian status proses hukum dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
Anggota LPKSM Kresna Cakra Nusantara, Sugiyono, S.H., yang mendampingi RO, mengatakan laporan tersebut telah diterima secara resmi oleh petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kebumen, Aiptu Saptono Dwi Atmoko.
Namun, menurut Sugiyono, hingga Jumat (13/11/2026), pihak pelapor belum mendapatkan kejelasan perkembangan penanganan laporan tersebut.
“Saya sangat menyayangkan hingga saat ini kasusnya belum ada kejelasan proses hukum. Sudah lebih dari setahun, kasusnya dibiarkan menggantung tanpa kepastian” ungkap Sugiyono, dilansir dari liputandesa.id
Dugaan Kerugian Mencapai Rp50 Juta
Berdasarkan keterangan Sugiyono, dugaan pemerasan tersebut mengakibatkan kerugian materiil terhadap RO sebesar Rp50 juta.
Ia menjelaskan, uang tersebut diduga diserahkan melalui dua kali transaksi transfer, masing-masing sebesar Rp20 juta dan Rp30 juta.
Sugiyono juga menduga adanya keterlibatan lebih dari satu orang dalam peristiwa tersebut. Dua pihak yang disebut dalam pengaduan adalah WD, warga Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, beserta suaminya.
Menurut Sugiyono, masing-masing pihak diduga memiliki peran berbeda, termasuk dalam proses penerimaan uang yang ditransfer oleh pelapor.
“Kami menduga peristiwa ini tidak dilakukan seorang diri. Ada peran masing-masing, termasuk pihak yang menerima uang hasil transfer. Kami meminta agar semuanya diusut secara tuntas” tegasnya.
Meski demikian, dugaan keterlibatan WD dan suaminya tersebut masih berdasarkan keterangan pihak pelapor dan pendampingnya. Belum terdapat kesimpulan hukum mengenai keterlibatan maupun kesalahan kedua pihak tersebut.
LPKSM Soroti Transparansi Penanganan Laporan
Selain meminta pengusutan dugaan tindak pidana, LPKSM Kresna Cakra Nusantara turut menyoroti transparansi pelayanan dan perkembangan penanganan laporan di lingkungan Polres Kebumen.
Sugiyono merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan sebagai bagian dari dasar yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses penyidikan.
Menurutnya, pelapor berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Ia menilai tidak adanya informasi perkembangan yang diterima pihak pelapor selama kurun waktu tersebut perlu mendapatkan penjelasan resmi dari kepolisian.
LPKSM berharap Polres Kebumen dapat memberikan kepastian mengenai apakah laporan tersebut masih dalam tahap penyelidikan, telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, atau telah dilakukan tindakan hukum lainnya.
Dugaan Pemerasan Berpotensi Dijerat Ketentuan Pidana
Dari sisi hukum, apabila dugaan perbuatan tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, perkara tersebut berpotensi berkaitan dengan ketentuan mengenai pemerasan.
Dalam konteks penerapan hukum, ketentuan yang relevan perlu dikaji berdasarkan waktu terjadinya perbuatan, termasuk Pasal 368 KUHP lama atau ketentuan Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta ketentuan penyertaan apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Penentuan pasal yang tepat sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, dan fakta hukum yang ditemukan.
Redaksi Minta Klarifikasi Resmi Polres Kebumen
Untuk memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan, redaksi meminta klarifikasi dan penjelasan resmi dari Polres Kebumen terkait sejumlah hal penting.
Pertama, apakah laporan RO tertanggal 19 September 2025 dengan nomor registrasi Rekom/409/IX/SPKT telah ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan atau penyidikan?
Kedua, apakah penyidik telah melaksanakan gelar perkara atau menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), apabila perkara tersebut sebelumnya telah memasuki tahap penyidikan?
Ketiga, apa alasan pihak pelapor belum memperoleh informasi perkembangan penanganan perkara atau SP2HP sebagaimana mestinya?
Keempat, bagaimana langkah dan rencana tindak lanjut Polres Kebumen terhadap laporan tersebut, termasuk kemungkinan penetapan tersangka apabila telah ditemukan bukti yang cukup?
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Polres Kebumen mengenai perkembangan laporan tersebut.
Hak Jawab dan Asas Praduga Tak Bersalah
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Polres Kebumen, termasuk Kapolres, Kasat Reskrim, maupun penyidik yang menangani perkara, untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan resmi.
Kesempatan yang sama juga diberikan kepada WD dan suaminya selaku pihak yang disebut dalam pengaduan untuk menyampaikan hak jawab, bantahan, maupun penjelasan mengenai dugaan transaksi uang tersebut.
Setiap keterangan dan klarifikasi dari para pihak akan dipertimbangkan untuk dimuat secara proporsional sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.
Perlu ditegaskan bahwa WD dan suaminya hingga pemberitaan ini diterbitkan masih merupakan pihak yang disebut dalam laporan atau terlapor, bukan pihak yang telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan tidak bermaksud membangun opini yang mendahului proses hukum.
Catatan Redaksi :
Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen pengaduan dan keterangan hasil wawancara dengan pendamping pelapor. Seluruh informasi mengenai dugaan kerugian Rp50 juta, mekanisme transfer dua tahap, serta dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu merupakan keterangan dari pihak pelapor yang masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut.
Publikasi ini merupakan bagian dari fungsi pers dalam menjalankan kontrol sosial, mendorong transparansi pelayanan publik, serta mengawal akuntabilitas penegakan hukum dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
