KNTV NEWS INDONESIA, PALU -SULTENG || Presiden Haidar Alwi Care sekaligus Haidar Alwi Institute, Ir. R. Haidar Alwi, MT, menyambut positif arahan Presiden Prabowo Subianto agar sedikitnya 70 persen hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dapat dinikmati negara. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus memastikan kekayaan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
Arahan Presiden Prabowo disampaikan pada 14 November 2026 saat membuka kegiatan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan pentingnya memperbesar manfaat ekonomi sektor pertambangan bagi negara, termasuk membuka kemungkinan pengambilalihan saham perusahaan pertambangan apabila diperlukan.
Menurut Haidar Alwi, kebijakan tersebut merupakan momentum penting untuk membenahi tata kelola pertambangan nasional agar kekayaan mineral Indonesia tidak hanya menjadi komoditas perdagangan, tetapi juga menjadi kekuatan pembangunan industri, penguasaan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Keberanian Presiden Prabowo memperbesar manfaat kekayaan tambang bagi negara merupakan langkah strategis dalam memperjuangkan kedaulatan ekonomi. Mineral Indonesia bukan sekadar komoditas perdagangan, melainkan modal pembangunan yang dapat memperkuat industri, memperluas penguasaan teknologi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Inilah arah pembangunan yang menempatkan kepentingan nasional sebagai orientasi utama” tegas Haidar Alwi.
Pasal 33 UUD 1945 Menjadi Landasan Kedaulatan Sumber Daya Alam
Haidar Alwi menilai, kebijakan peningkatan manfaat hasil pertambangan bagi negara memiliki landasan kuat dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Konstitusi mengamanatkan agar cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam konteks tersebut, pengelolaan pertambangan harus diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak, royalti, dividen, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tetapi juga menciptakan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan penguasaan negara atas sumber daya alam harus dapat diukur melalui dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi daerah penghasil tambang.
Selain itu, hilirisasi mineral menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Pengolahan mineral nasional dinilai dapat mendorong pertumbuhan industri manufaktur, transfer teknologi, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta membuka peluang lebih besar bagi perusahaan nasional, koperasi, dan UMKM untuk masuk dalam rantai pasok industri pertambangan.
“Pasal 33 UUD 1945 merupakan fondasi konstitusional bagi negara untuk mengarahkan kekayaan alam menjadi kekuatan ekonomi bangsa. Penguasaan negara memperoleh makna ketika penerimaan meningkat, industri nasional menguasai nilai tambah, teknologi berkembang, dan masyarakat menikmati hasil pembangunan” ujar Haidar Alwi.
Kepastian Hukum dan Investasi Harus Berjalan Beriringan
Lebih lanjut, Haidar Alwi menilai implementasi kebijakan 70 persen hasil pengelolaan pertambangan perlu didukung regulasi yang jelas, transparan, dan memiliki kepastian hukum.
Menurutnya, pemerintah perlu merumuskan secara terperinci komponen yang menjadi dasar penghitungan 70 persen tersebut, termasuk jenis penerimaan atau manfaat ekonomi yang diperhitungkan, mekanisme penguasaan negara, serta pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan perusahaan pertambangan.
Kejelasan aturan dinilai penting untuk mencegah perbedaan penafsiran, menjaga kepercayaan dunia usaha, serta memastikan kebijakan dapat diterapkan secara efektif tanpa mengabaikan kepentingan nasional.
Penguatan posisi negara, lanjutnya, tidak harus dipertentangkan dengan investasi. Pemerintah tetap dapat memberikan ruang bagi investor melalui sistem regulasi yang konsisten, transparan, dan memberikan kepastian mengenai hak serta kewajiban setiap pihak.
Di sisi lain, pengawasan terhadap aktivitas pertambangan juga harus diperkuat melalui transparansi kontrak, audit produksi, kesesuaian data ekspor, dan pencatatan transaksi. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus memastikan kontribusi perusahaan pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keadilan Ekonomi Harus Dirasakan Masyarakat Daerah
Haidar Alwi juga mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan hasil tambang tidak boleh hanya diukur dari besarnya penerimaan pemerintah pusat.
Masyarakat di daerah penghasil harus mendapatkan manfaat nyata dari aktivitas pertambangan, baik melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah, pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, maupun terbukanya lapangan pekerjaan.
Selain manfaat ekonomi, aspek lingkungan juga harus menjadi perhatian utama. Kewajiban reklamasi, pemulihan kawasan pascatambang, pengelolaan limbah, serta perlindungan sumber air harus dilaksanakan secara bertanggung jawab agar kegiatan pertambangan tidak meninggalkan kerusakan yang merugikan masyarakat dan generasi mendatang.
Menurut Haidar Alwi, terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan tersebut, mulai dari peningkatan penerimaan negara, pertumbuhan industri pengolahan dalam negeri, penguasaan teknologi, penyerapan tenaga kerja, penguatan ekonomi daerah, hingga kualitas pemulihan lingkungan.
“Kedaulatan sumber daya alam adalah kemampuan bangsa menentukan arah dan menikmati nilai strategis kekayaannya sendiri. Langkah Presiden Prabowo memperbesar manfaat hasil tambang bagi negara merupakan momentum untuk membangun tatanan ekonomi yang lebih berdaulat dan berkeadilan” ungkapnya.
Momentum Mewujudkan Kemakmuran Rakyat
Haidar Alwi berharap arahan Presiden Prabowo dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang terukur, pengawasan yang kuat, serta pelaksanaan yang konsisten. Dengan demikian, pengelolaan kekayaan mineral Indonesia benar-benar menjadi instrumen pembangunan nasional.
Ia menegaskan bahwa sumber daya alam merupakan aset strategis bangsa yang harus dikelola dengan mengutamakan kepentingan nasional, tanpa mengesampingkan kepastian hukum, keberlanjutan lingkungan, dan iklim investasi.
“Ketika kekayaan mineral memperkuat industri nasional, meningkatkan kapasitas teknologi, memperluas kesejahteraan daerah, serta menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat, di situlah kemajuan ekonomi menemukan makna konstitusionalnya. Indonesia bukan sekadar kaya sumber daya alam, tetapi juga berdaulat dalam mengelola dan menikmati hasilnya” pungkas Haidar Alwi.
Kebijakan peningkatan manfaat hasil pertambangan bagi negara diharapkan menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan amanat konstitusi, memperkuat kemandirian ekonomi, serta memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat.
Redaksi




















