KNTV NEWS INDONESIA, JAKARTA || Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada 1.570 transmigran atas 2.270 bidang tanah di sejumlah wilayah Indonesia. Penyerahan ini merupakan bagian dari program Trans Tuntas untuk memberikan kepastian hukum atas lahan transmigrasi sekaligus mendukung pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Penyerahan SHM dilaksanakan secara daring melalui konferensi Zoom yang dipusatkan di Gedung Makarti, Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, jajaran Kementerian Transmigrasi, serta sejumlah undangan lainnya.

Sertifikat diserahkan kepada transmigran di Kabupaten Nagekeo, Sumba Timur, Sumba Barat, dan Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan; Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah; Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan; serta Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan, penyerahan SHM tersebut menjadi bagian dari keberhasilan program Trans Tuntas, yakni upaya menyelesaikan persoalan pertanahan dan memberikan kepastian hukum atas status lahan di kawasan transmigrasi.
“Program ini merupakan turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan” ujar Viva Yoga.
Menurut dia, penyerahan tersebut juga menjadi bagian dari capaian dua tahun Kementerian Transmigrasi pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hingga saat ini, sebanyak 16.835 bidang tanah milik 12.268 transmigran telah disertifikasi.
Kepemilikan SHM, lanjut Viva Yoga, tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi lahan sehingga berpotensi mendorong kesejahteraan keluarga transmigran. Sebagian penerima bahkan telah menunggu kepastian status tanah selama puluhan tahun.
“Setelah ada yang menunggu puluhan tahun, bahkan 35 tahun, akhirnya lahan yang ditempati statusnya menjadi SHM” tuturnya.

Para transmigran menyambut penyerahan sertifikat tersebut dengan rasa syukur dan lega. Lahan yang mereka tempati selama bertahun-tahun kini memiliki status hukum yang lebih kuat dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kehidupan keluarga.
Viva Yoga menyebut para transmigran sebagai Patriot Bangsa karena telah meninggalkan kampung halaman untuk membangun kehidupan baru di kawasan transmigrasi. Menurutnya, beradaptasi dengan lingkungan baru dan mengolah lahan yang diberikan pemerintah menjadi kawasan produktif membutuhkan perjuangan, kerja keras, serta kesabaran.
“Perjuangan berat dan kesabaran yang mereka jalani mampu mengubah tidak hanya hidup transmigran, tetapi juga kawasan yang ditempati” ungkapnya.
Kawasan yang sebelumnya belum berkembang, kata dia, kini tumbuh menjadi pusat aktivitas ekonomi, sentra tanaman pangan, dan perkebunan. Perkembangan tersebut turut mendukung upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional.
Viva Yoga juga mengapresiasi dukungan dan sinergi berbagai kementerian serta pemerintah daerah dalam mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan. Keberhasilan sertifikasi lahan tersebut tidak terlepas dari koordinasi antara Kementerian Transmigrasi, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta pemerintah daerah.
Melalui program Trans Tuntas, Kementerian Transmigrasi berharap semakin banyak transmigran memperoleh kepastian hukum atas tanah yang ditempati dan dikelolanya. Dengan demikian, kawasan transmigrasi dapat berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan ketahanan pangan nasional.
Redaksi



















