KNTV NEWS INDONESIA, HAMBURG || Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mendesak komunitas global untuk segera beralih dari sekadar komitmen normatif menuju tindakan nyata. Dorongan ini diserukan guna mengejar target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 2030 yang tenggat waktunya kian menyempit.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan urgensi tersebut saat menghadiri “Hamburg Sustainability Conference : Global Alliances For A Shared Future 2026” di Hamburg, Jerman, pada Jumat (03/7). Menurutnya, tantangan dunia saat ini seperti ketidakpastian ekonomi, fragmentasi geopolitik, dan degradasi lingkungan tak lagi bisa diselesaikan dengan paradigma pembangunan konvensional.
“Jendela waktu untuk mencapai SDGs 2030 semakin sempit. Namun, kondisi tersebut bukan alasan untuk pesimis, melainkan panggilan untuk memperkuat aksi kolektif. Saatnya dunia beralih melalui pembiayaan global yang lebih responsif, transfer teknologi, dan kemitraan yang saling menguatkan” ujar Rachmat Pambudy di hadapan para delegasi internasional.
Transisi Hijau Sebagai Mesin Lapangan Kerja
Dalam sesi “side event” bertajuk “Why Climate Action Can Become One of the World’s Biggest Job Creators”, Menteri Rachmat menyoroti bahwa aksi iklim dan transisi menuju ekonomi rendah karbon bukanlah sebuah beban ekonomi. Sebaliknya, hal ini merupakan peluang emas untuk memacu daya saing sekaligus meningkatkan produktivitas nasional.
Untuk merealisasikannya, Indonesia telah mengintegrasikan agenda SDGs secara langsung ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Berdasarkan pemetaan “Green Job Roadmap”, transisi hijau ini diproyeksikan mampu membuka lebih dari 5,3 juta lapangan kerja baru di Indonesia pada tahun 2029. Bahkan, terdapat potensi transformasi bagi lebih dari 72 juta pekerjaan yang sudah ada agar beradaptasi dengan prinsip ekonomi rendah karbon.
“Investasi pada teknologi bersih harus berjalan beriringan dengan investasi pada keterampilan, pendidikan vokasi, dan perlindungan sosial. Tanpa SDM yang siap, kekurangan tenaga kerja terampil akan menjadi hambatan terbesar dalam transisi hijau” tegasnya.
Strategi Kemitraan Internasional
Untuk menyokong transformasi berskala besar tersebut, Rachmat menekankan pentingnya kemitraan global yang tidak hanya fokus pada pembiayaan, tetapi juga peningkatan kapasitas dan kesiapan institusi. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Jerman—yang salah satunya diwujudkan melalui kerja sama GIZ dan Program GESIT—dinilai sebagai contoh nyata sinergi yang mempercepat pembangunan inklusif.
Sebagai negara anggota G20 dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia menyatakan kesiapannya untuk menjadi jembatan diplomasi antara negara maju dan negara berkembang. Fokus utamanya adalah merancang agenda pembangunan global pasca-2030 yang lebih adil, tangguh, dan berorientasi pada hasil nyata.
Sebagai informasi, “Hamburg Sustainability Conference 2026” berlangsung pada 29-30 Juni. Forum bergengsi ini merupakan hasil inisiatif bersama antara “United Nations Development Programme” (UNDP), Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), “Michael Otto Foundation”, serta Pemerintah Kota Hamburg, guna merumuskan solusi transformasi sosial-ekologis dunia.
BAPPENAS RI
NW90
