Scroll untuk baca berita
Jasa Digital Marketing Online Branding SEO Terdekat Jakarta Semarang
Jasa Digital Marketing Online Branding SEO Terdekat Jakarta Semarang
Jasa Digital Marketing Online Branding SEO Terdekat Jakarta Semarang
Jasa Digital Marketing Online Branding SEO Terdekat Jakarta Semarang
Berita InvestigasiBerita NasionalHeadlineKementrian Dalam NegeriPemerintah RIPemkot SemarangPemprov Jawa Tengah

DUGAAN PUNGLI PKL JALAN IMAM BARJO SEMARANG DISOROT: DISHUB DITUNTUT TRANSPARAN, ANDREAS DAN PUTUT DIMINTA BERI KLARIFIKASI

×

DUGAAN PUNGLI PKL JALAN IMAM BARJO SEMARANG DISOROT: DISHUB DITUNTUT TRANSPARAN, ANDREAS DAN PUTUT DIMINTA BERI KLARIFIKASI

Sebarkan artikel ini
Tarif Pasang Iklan di Kabar Nusantara

KNTV NEWS INDONESIA, SEMARANG || Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Imam Barjo, Pleburan, Kota Semarang, kembali menjadi sorotan. Di tengah keluhan pedagang yang mengaku masih dibebani pungutan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang kini dituntut memberikan penjelasan terbuka mengenai legalitas pengelolaan parkir, mekanisme pengawasan, serta dugaan aliran dana yang dipersoalkan masyarakat.

Persoalan ini bukan sekadar menyangkut pungutan uang terhadap pedagang kecil. Lebih jauh, dugaan tersebut menyentuh persoalan pengawasan kewenangan, transparansi perizinan, dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas perdagangan sehari-hari.

Jasa Digital Marketing Online Branding SEO Terdekat Jakarta Semarang

Sejumlah pedagang mengaku masih diminta menyerahkan sejumlah uang yang diduga dilakukan oleh seseorang bernama Supardi Leo. Mereka menyatakan merasa tertekan karena khawatir kehilangan tempat berjualan atau diusir apabila menolak memberikan uang tersebut.

Tidak berhenti di situ, para pedagang juga mengungkap dugaan adanya setoran rutin setiap bulan kepada sejumlah pihak yang identitas dan aliran dananya belum terungkap secara terbuka. Mereka mengaku memiliki bukti transfer serta saksi yang bersedia memberikan keterangan apabila diminta oleh aparat penegak hukum.

ANDREAS DAN PUTUT DIMINTA BUKA PENJELASAN

Sorotan turut mengarah kepada Andreas selaku Kabid Perizinan Parkir dan Putut selaku koordinator lapangan Dishub Kota Semarang.

Keduanya diminta memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai proses pemberian izin pengelolaan parkir kepada Supardi Leo, termasuk dasar kewenangan, persyaratan administrasi, serta mekanisme pengawasan di lapangan.

Pertanyaan mendasar yang kini menunggu jawaban adalah apakah aktivitas pengelolaan tersebut telah berjalan sesuai ketentuan atau justru terdapat persoalan dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Semarang, Ambar Prasetyo, juga diminta menjelaskan langkah institusinya dalam menindaklanjuti pengaduan para pedagang. Menurut keterangan pihak pedagang dan advokasi paguyuban, hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan resmi yang menjawab substansi pengaduan tersebut.

Sikap terbuka dari jajaran Dishub menjadi penting agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi publik maupun dugaan pembiaran terhadap praktik yang merugikan masyarakat.

PEDAGANG KLAIM MILIKI BUKTI TRANSFER DAN SAKSI

Para pedagang menyatakan tidak ingin persoalan ini berhenti sebatas keluhan. Mereka mengaku siap membuka bukti transfer, menghadirkan saksi, serta memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat.

Salah satu perwakilan pedagang menyampaikan bahwa mereka hanya menginginkan kepastian dan perlindungan dalam menjalankan usaha.

“Kalau memang tidak ada permainan, mengapa persoalan ini tidak segera dibuka? Kami punya bukti transfer dan saksi. Kami hanya ingin berdagang dengan tenang, bukan terus dibebani pungutan dan ancaman pengusiran” ungkap perwakilan pedagang.

Mereka juga berencana menyampaikan pengaduan dan perkembangan persoalan secara berkala kepada Wali Kota Semarang serta instansi pengawas agar penanganannya tidak berhenti tanpa kejelasan.

Apabila ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan oknum anggota TNI, pihak advokasi paguyuban menyatakan siap meneruskan laporan kepada komando atas melalui mekanisme resmi.

DUGAAN TELEPON DARI NOMOR TAK DIKENAL JUGA PERLU DIKLARIFIKASI

Persoalan ini turut memunculkan perhatian terhadap kebebasan pers. Salah satu media mengaku menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal setelah mengirimkan pemberitaan mengenai dugaan pungutan tersebut kepada Andreas.

Peristiwa itu perlu diklarifikasi secara objektif oleh pihak-pihak terkait. Tidak boleh ada tekanan maupun intimidasi terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik.

Pers memiliki kewajiban menyampaikan informasi kepada publik, sementara pihak yang diberitakan memiliki hak memberikan jawaban, koreksi, maupun hak jawab sesuai mekanisme yang berlaku.

WALI KOTA SEMARANG DIMINTA TURUN TANGAN

Kini, perhatian publik tertuju kepada Pemerintah Kota Semarang. Wali Kota Semarang diminta memastikan pengaduan pedagang ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dishub juga perlu membuka informasi mengenai status perizinan pengelolaan parkir, melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas di lapangan, serta menelusuri setiap dugaan penyimpangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Jika dugaan pungutan tanpa dasar hukum terbukti, penindakan harus dilakukan tanpa pandang bulu. Sebaliknya, apabila tuduhan tidak terbukti, hasil pemeriksaan harus disampaikan secara terbuka agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh informasi yang belum terverifikasi.

Pemerintah tidak boleh membiarkan pedagang kecil berada dalam ketidakpastian. Kewenangan perizinan dan pengawasan seharusnya menjadi instrumen pelayanan publik, bukan sumber persoalan baru bagi masyarakat.

PUBLIK MENUNGGU JAWABAN, BUKAN SEKADAR DIAM

Kasus dugaan pungutan terhadap PKL Jalan Imam Barjo kini menjadi ujian bagi transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di Kota Semarang.

Pertanyaan masyarakat sederhana: siapa yang bertanggung jawab atas pungutan yang dikeluhkan pedagang, apa dasar hukumnya, ke mana aliran uang tersebut, dan sejauh mana pengawasan Dishub selama ini berjalan?

Andreas, Putut, Ambar Prasetyo, serta pihak-pihak lain yang disebut dalam pengaduan patut diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi secara proporsional.

Hingga terdapat hasil pemeriksaan dan pembuktian melalui mekanisme hukum, seluruh dugaan harus ditempatkan sebagai informasi yang masih memerlukan verifikasi. Asas praduga tak bersalah tetap wajib dihormati.

Namun satu hal tidak boleh diabaikan : keluhan masyarakat harus dijawab, dugaan pelanggaran harus diperiksa, dan setiap kewenangan publik wajib dipertanggungjawabkan.

Transparansi bukan pilihan bagi penyelenggara pelayanan publik, melainkan bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat.

 

 

 

Redaksi 

Dilihat : 30070001

Jasa Pembuatan dan Maintenance Website Murah
Jasa Digital Marketing Online Branding SEO Terdekat Jakarta Semarang

Tinggalkan Balasan