KNTV NEWS INDONESIA, JAKARTA || Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama Program Energi Indonesia-Jerman yang dijalankan oleh “Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” (GIZ) GmbH resmi merilis buku bertajuk “Strategi Transisi Energi Berbasis Kewilayahan Menuju Indonesia Emas 2045”. Peluncuran ini digelar di Gedung Bappenas, Jakarta, pada Jumat (03/7).
Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat arah kebijakan energi nasional. Berbeda dengan pendekatan tersentralisasi pada umumnya, strategi terbaru ini menyesuaikan karakteristik, potensi sumber daya, serta kebutuhan spesifik masing-masing daerah di seluruh penjuru Nusantara.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa langkah ini sangat krusial untuk menopang visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, Indonesia dianugerahi sumber daya melimpah, mulai dari panas bumi, surya, air, angin, bioenergi, hingga mineral kritis untuk teknologi masa depan.
“Transformasi besar ini pasti akan mengubah struktur ekonomi dan ketenagakerjaan kita secara radikal. Oleh sebab itu, jalannya transisi harus dikelola secara adil, bertahap, dan berencana” papar Menteri Rachmat dalam sambutannya.
Dukungan internasional terhadap langkah strategis ini juga mengalir kuat. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, H.E. Ralf Beste, menyatakan komitmen penuh negaranya. Ia menilai transisi energi bukan sekadar beban, melainkan peluang besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan lewat kemitraan jangka panjang.
Menyesuaikan Karakteristik Konsumsi Daerah
Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan disparitas tingkat pembangunan dan ketersediaan infrastruktur antarpulau. Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, menyoroti pentingnya penyesuaian strategi ini di lapangan.
“Pada daerah dengan konsumsi energi riil yang sangat rendah, kebijakan pertumbuhan, dorongan dan penyiapan infrastruktur, serta pengembangan ekosistemnya dalam rangka mendorong transisi energi tentu bisa berbeda” jelas Deputi Teguh.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menambahkan bahwa buku ini akan menjadi rujukan bersama yang esensial. Tujuannya adalah menyelaraskan ketahanan energi nasional dan agenda “Net Zero Emission” (NZE) dengan penciptaan lapangan kerja baru serta pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sesuai potensi kewilayahan.
Pembaruan Kebijakan dan Tantangan Daerah Terluar
Acara peluncuran tersebut dilanjutkan dengan sesi diskusi panel yang dipandu oleh Senior Ahli Transisi Energi Nasional BRIN, Joko Santosa. Salah satu isu utama yang dibedah adalah urgensi pembaruan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
Anggota Pemangku Kepentingan Industri Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha, menegaskan bahwa ambisi nasional harus mampu diterjemahkan secara nyata di tingkat daerah. “Pendekatan kewilayahan justru akan memperkuat peluang pencapaian target nasional” tuturnya.
Di sisi lain, Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana Bappenas, Dody Virgo Sinaga, mengingatkan pentingnya mitigasi pasokan untuk kawasan tertinggal. “Kita harus menghitung secara cermat. Bagaimana dengan daerah-daerah yang “remote”, kepulauan, atau daerah terluar? Tentu kita harus memperhatikannya” tegas Direktur Dody.
Pendekatan ini juga didukung secara akademis. Guru Besar Universitas Indonesia yang juga Pakar Sistem Energi, Prof. Widodo Wahyu Purwanto, mengamini bahwa pendekatan berbasis wilayah akan memastikan pemanfaatan sumber daya lokal lebih optimal sekaligus membuat investasi energi masa depan jauh lebih efisien.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah menargetkan penguatan penyusunan RUEN dan implementasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Transisi energi kini tak lagi dipandang semata sebagai proyek pembangunan pembangkit ramah lingkungan, melainkan sebagai motor utama transformasi industri, pemerataan wilayah, dan pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia.
BAPPENAS RI
NW90
