KNTV NEWS INDONESIA, JAKARTA || Ketua Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Lita Anggraini, meminta pemerintah segera menyusun berbagai aturan turunan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Hal itu disampaikan saat melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan partainasdem.id di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (15/6).
Dalam pertemuan tersebut, Lita bersama jajaran Jala PRT diterima oleh Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai NasDem Amelia Anggraini, Ketua Dewan Pakar Partai NasDem Siti Nurbaya, Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung, serta Ketua Bidang Migran DPP Partai NasDem Eva Sundari.
Lita menyampaikan rasa syukur atas disahkannya UU PPRT pada 21 April 2026. Menurutnya, pengesahan regulasi tersebut menjadi tonggak sejarah penting bagi jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia karena memberikan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang selama ini belum sepenuhnya mereka peroleh dalam sistem ketenagakerjaan nasional.
“Pengesahan UU PPRT merupakan momentum bersejarah bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. Ini menjadi bentuk pengakuan negara terhadap profesi yang selama ini memiliki kontribusi besar dalam menopang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat” ujar Lita.
Ia menjelaskan, pekerja rumah tangga memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional. Keberadaan mereka memungkinkan banyak pekerja di sektor formal maupun informal menjalankan aktivitasnya secara optimal.
Menurut Lita, pengesahan UU PPRT bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tahap implementasi yang membutuhkan dukungan seluruh pihak. Karena itu, pemerintah didorong untuk segera melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat, pemberi kerja, pekerja rumah tangga, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Selain pemerintah, media massa dan media sosial dinilai memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi mengenai substansi, hak, kewajiban, serta manfaat yang diatur dalam UU PPRT.
Jala PRT juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap implementasi undang-undang tersebut agar dapat berjalan efektif di lapangan. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban pekerja rumah tangga maupun pemberi kerja perlu terus diperkuat guna memastikan tujuan perlindungan dapat tercapai secara optimal.
Lebih lanjut, Lita berharap pemerintah segera menyusun berbagai regulasi turunan, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur ketentuan mengenai upah, jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan, pembinaan, pengawasan, hingga mekanisme penyelesaian perselisihan. Selain itu, diperlukan pula Peraturan Menteri yang mengatur tata kelola perekrutan dan penempatan pekerja rumah tangga.
Ia juga menilai evaluasi terhadap efektivitas sosialisasi perlu dilakukan secara berkala mengingat jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia yang sangat besar. Masyarakat, kata dia, perlu mengetahui bahwa regulasi tersebut telah resmi berlaku sebagai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.
Di akhir pertemuan, Lita menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi di DPR RI yang telah mendukung lahirnya UU PPRT, termasuk Partai NasDem yang dinilai konsisten mengawal perjuangan pekerja rumah tangga hingga regulasi tersebut resmi disahkan.
“Terima kasih kepada seluruh fraksi di DPR RI, termasuk Partai NasDem, yang secara konsisten turut memperjuangkan lahirnya UU PPRT ini” kata Lita.
Humas DPP PARTAI NASDEM
NW90
