KNTV NEWS INDONESIA, JAKARTA || Pakar Hukum Internasional, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., mendesak pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Ia meminta pemerintah tidak bersikap pasif menghadapi persoalan kesehatan masyarakat tersebut, melainkan mengambil langkah konkret melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Desakan itu disampaikan Prof. Sutan Nasomal saat menanggapi pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan daring, di kawasan Cijantung, Jakarta, Selasa (11/11/2026), melalui sambungan telepon seluler.
Menurut Sutan Nasomal, penanggulangan HIV/AIDS harus menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut keselamatan masyarakat dan masa depan generasi muda. Ia mendorong Presiden RI Prabowo Subianto agar memberikan perhatian khusus terhadap penguatan kebijakan pencegahan, pemeriksaan, edukasi, serta pelayanan pengobatan HIV.
Ia juga mengusulkan agar Kementerian Kesehatan berkolaborasi dengan Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Kementerian Sosial, TNI, Polri, serta lembaga terkait lainnya.
“Negara harus hadir secara nyata. Penanggulangan HIV tidak boleh hanya menjadi program administratif, tetapi harus diwujudkan melalui pencegahan, pemeriksaan dini, edukasi masyarakat, dan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau” ujar Sutan Nasomal.
Minta Pemerintah Tingkatkan Pengawasan dan Edukasi
Sutan Nasomal menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap perilaku seksual berisiko, penyalahgunaan narkotika suntik, serta berbagai faktor lain yang berpotensi meningkatkan penularan HIV.
Ia juga menyoroti perlunya edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan penyakit menular sejak dini, termasuk di lingkungan pendidikan dan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Sutan turut mengangkat persoalan kelompok LGBT sebagai bagian dari perdebatan sosial yang menurutnya perlu mendapat perhatian pemerintah. Namun, ia mendorong agar setiap kebijakan tetap mengacu pada bukti medis, ketentuan hukum, dan prinsip perlindungan hak warga negara.
Secara medis, orientasi seksual maupun identitas gender seseorang bukan penyebab HIV. Penularan HIV terjadi melalui paparan cairan tubuh tertentu, antara lain melalui hubungan seksual tanpa perlindungan dengan orang yang memiliki HIV dan belum mencapai supresi virus, penggunaan jarum suntik secara bergantian, serta penularan dari ibu kepada anak. Karena itu, pencegahan harus diarahkan pada faktor risiko dan perilaku yang dapat dibuktikan secara medis.
Desak Presiden Prabowo Perkuat Kebijakan Nasional
Lebih lanjut, Sutan Nasomal meminta para pakar kesehatan, khususnya ahli penyakit menular dan HIV/AIDS, agar dilibatkan dalam memberikan rekomendasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kebijakan nasional harus dibangun berdasarkan kajian ilmiah, data epidemiologi, serta evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program pencegahan dan pengobatan.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan anak dan remaja dari eksploitasi seksual, penyalahgunaan narkotika, serta berbagai bentuk kekerasan dan perilaku berisiko.
Sutan berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga memperluas akses pemeriksaan HIV, konseling, pengobatan antiretroviral (ARV), dan pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Data Kementerian Kesehatan yang dipublikasikan pada 2025 memperkirakan terdapat sekitar 568.401 orang dengan HIV di Indonesia pada 2024. Angka tersebut menunjukkan besarnya tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam memperluas deteksi dini dan memastikan keberlanjutan pengobatan.
Pencegahan HIV Harus Berbasis Ilmu Pengetahuan
Penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa. Pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan aparat penegak hukum perlu membangun kerja sama untuk menekan penularan sekaligus menghilangkan stigma terhadap orang dengan HIV.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemeriksaan secara sukarela, penggunaan kondom, penyediaan layanan pencegahan, tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian, serta memastikan orang dengan HIV memperoleh pengobatan yang tepat.
Dengan langkah terpadu dan kebijakan yang berlandaskan ilmu pengetahuan, upaya melindungi masyarakat dari HIV/AIDS diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Pakar Hukum Internasional
Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID)
Pimpinan/Penanggung Jawab LBH Sembilan (9) Naga Terbang Dunia Internasional
Ketua Umum YPLBH
Rektor UBNB dan Guru Besar STIA, STIH, STIK Pronass
