KNTV NEWS INDONESIA, SEMARANG || Keberadaan bangunan di lantai 3 Pasar Bulu, Kota Semarang, Jawa Tengah, menjadi sorotan setelah fasilitas yang disebut-sebut dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai perencanaan proyek, besaran anggaran, pembagian kewenangan antarorganisasi perangkat daerah (OPD), hingga pertanggungjawaban atas hasil pembangunan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena Pasar Bulu merupakan fasilitas perdagangan yang seharusnya mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya para pedagang. Di tengah kebutuhan perbaikan sarana pasar, termasuk fasilitas eskalator yang dilaporkan mengalami kerusakan, keberadaan bangunan di lantai 3 yang belum berfungsi maksimal dinilai perlu mendapat penjelasan terbuka dari Pemerintah Kota Semarang.
Sejumlah pertanyaan mendasar kini mengemuka. Berapa anggaran yang telah digunakan? Apa tujuan awal pembangunan fasilitas tersebut? Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaannya? Serta mengapa bangunan yang menggunakan uang rakyat itu belum memberikan manfaat nyata sebagaimana tujuan awalnya?
PEDAGANG SEBUT PERNAH ADA PROGRAM EKONOMI KREATIF
Berdasarkan keterangan salah seorang pedagang Pasar Bulu yang ditemui awak media, kawasan lantai 3 tersebut sebelumnya pernah dikaitkan dengan rencana pengembangan program Ekonomi Kreatif (Ekraf).
Pedagang itu menyebut, sekitar 100 pedagang dahulu harus meninggalkan lokasi karena kawasan tersebut direncanakan untuk pengembangan kegiatan ekonomi kreatif.
Ia juga mengaku pernah mendengar informasi mengenai anggaran sekitar Rp1,8 miliar setiap tahun untuk program tersebut.
“Sepengetahuan kami dahulu ada sekitar 100 pedagang yang diusir karena tempat ini akan dijadikan proyek Ekraf. Katanya anggarannya setiap tahun Rp1,8 miliar. Namun, setelah berjalan, hanya sekitar dua kali pagelaran, kemudian berhenti dan tidak diteruskan. Kami tidak tahu anggarannya digunakan untuk apa dan sekarang bagaimana kelanjutannya” ungkap pedagang tersebut.
Keterangan itu masih memerlukan verifikasi melalui dokumen perencanaan, penganggaran, realisasi kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
Apabila benar terdapat alokasi anggaran sebesar itu, publik berhak mengetahui berapa nilai anggaran yang disetujui, berapa yang direalisasikan, kegiatan apa saja yang dilaksanakan, serta bagaimana hasil dan manfaat program tersebut bagi masyarakat.
KEWENANGAN DINAS PARIWISATA DIPERTANYAKAN
Sorotan lainnya menyangkut keterlibatan Dinas Pariwisata Kota Semarang dalam pembangunan atau pengembangan fasilitas di lingkungan Pasar Bulu.
Sebagai pasar yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, pengelolaan Pasar Bulu juga berhubungan dengan kewenangan Dinas Perdagangan. Karena itu, perlu ada penjelasan mengenai dasar administrasi dan pembagian tanggung jawab antara kedua OPD tersebut.
Apakah pembangunan dilakukan berdasarkan kerja sama lintas OPD? Apakah terdapat nota kesepahaman, keputusan kepala daerah, pelimpahan kewenangan, atau dokumen resmi lainnya?
Kejelasan tersebut penting untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, terutama dalam hal perencanaan, penggunaan anggaran, pencatatan aset, pemeliharaan, dan pemanfaatan bangunan.
Jangan sampai ketika pembangunan dilaksanakan tidak ada persoalan kewenangan, tetapi ketika fasilitas tidak berfungsi, tanggung jawab pengelolaannya justru tidak jelas.
UPAYA KONFIRMASI BELUM MENDAPATKAN JAWABAN
Tim Investigasi KabarNusa News TV Indonesia menyatakan telah berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Semarang melalui pesan WhatsApp terkait pembangunan dan kondisi bangunan lantai 3 Pasar Bulu.
Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh jawaban atas pertanyaan yang disampaikan.
Sementara itu, Dinas Perdagangan Kota Semarang disebut belum mengetahui secara terperinci proses pembangunan yang menjadi sorotan tersebut.
Kondisi ini memperkuat kebutuhan akan penjelasan resmi dari Pemerintah Kota Semarang, terutama mengenai siapa pemilik program, siapa pelaksana kegiatan, siapa pengguna anggaran, siapa yang menerima hasil pekerjaan, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan bangunan saat ini.
KabarNusa News TV Indonesia tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara lengkap.
WARNA BANGUNAN TURUT MENJADI PERHATIAN
Dalam penelusuran di lokasi, awak media juga mengamati penggunaan warna merah dan biru pada bagian bangunan.
Pemilihan warna tersebut turut menjadi perhatian karena dinilai memiliki kemiripan dengan warna yang identik dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan tertentu.
Meski demikian, penggunaan warna pada bangunan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya hubungan politik maupun kepentingan organisasi tertentu.
Hal yang lebih mendasar untuk diperiksa adalah kesesuaian desain bangunan dengan perencanaan teknis, dokumen pekerjaan, serta tujuan pemanfaatan fasilitas yang dibiayai melalui APBD.
Fasilitas publik harus dikelola berdasarkan kepentingan masyarakat, bukan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu.
PENGELOLAAN APBD WAJIB TRANSPARAN DAN BERTANGGUNG JAWAB
Penggunaan APBD dalam pembangunan fasilitas publik memiliki landasan hukum yang mengatur prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, serta pertanggungjawaban.
Beberapa ketentuan yang relevan untuk menjadi perhatian antara lain :
- UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1). Ketentuan ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 3 ayat (3) mengatur larangan melakukan pengeluaran atas beban APBN/APBD apabila anggaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Pasal 54 ayat (1) juga mengatur tanggung jawab Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 9 dan Pasal 11 mengatur kewajiban badan publik menyediakan informasi publik, termasuk informasi kegiatan, kinerja, laporan keuangan, serta informasi lain yang wajib tersedia dan dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan.
- UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang ini menjadi dasar pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk keuangan daerah.
Dengan demikian, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui informasi mengenai perencanaan, nilai anggaran, pelaksanaan pekerjaan, hasil pembangunan, serta status aset daerah sepanjang informasi tersebut tidak termasuk kategori yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
DPRD, INSPEKTORAT, DAN BPK PERLU MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN
Persoalan bangunan lantai 3 Pasar Bulu juga menjadi perhatian bagi DPRD Kota Semarang, khususnya komisi yang membidangi urusan perdagangan dan pariwisata.
DPRD diharapkan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan kepada OPD terkait mengenai tujuan pembangunan, penggunaan APBD, realisasi kegiatan, serta manfaat fasilitas tersebut.
Inspektorat Kota Semarang juga perlu melakukan penelaahan atau pemeriksaan sesuai kewenangannya terhadap aspek administrasi, perencanaan, pelaksanaan, hasil pekerjaan, hingga pengelolaan aset.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau persoalan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan daerah, hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum, termasuk oleh BPK.
Hal penting lainnya adalah memastikan apakah bangunan tersebut sudah tercatat sebagai aset daerah, siapa pengelolanya, bagaimana pembiayaan pemeliharaannya, dan kapan fasilitas itu dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
TUJUH PERTANYAAN PUBLIK YANG MENUNGGU JAWABAN
Untuk memperoleh kejelasan dan memastikan prinsip keterbukaan informasi publik berjalan sebagaimana mestinya, Tim Investigasi Kabar Nusa meminta Pemerintah Kota Semarang dan OPD terkait menjawab tujuh pertanyaan berikut :
- Berapa total anggaran APBD yang telah dialokasikan dan direalisasikan untuk pembangunan serta pengembangan fasilitas lantai 3 Pasar Bulu, termasuk program Ekonomi Kreatif ?
- Apakah benar terdapat anggaran sekitar Rp1,8 miliar per tahun sebagaimana informasi yang disampaikan pedagang? Jika benar, berapa realisasi dan hasil penggunaannya ?
- Siapa pelaksana kegiatan, konsultan perencana, konsultan pengawas, serta pejabat yang bertanggung jawab atas proyek tersebut?
- Apa dasar hukum dan administrasi keterlibatan Dinas Pariwisata dalam pembangunan atau pengembangan fasilitas di lingkungan Pasar Bulu ?
- Mengapa fasilitas tersebut belum berfungsi secara optimal dan siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya ?
- Apa peruntukan akhir bangunan tersebut, siapa pengelolanya, dan kapan masyarakat, khususnya pedagang, dapat memanfaatkannya ?
- Apakah seluruh kegiatan pembangunan dan program Ekonomi Kreatif sebelumnya telah dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan keuangan ?
UANG RAKYAT HARUS KEMBALI MEMBERIKAN MANFAAT KEPADA RAKYAT
Bangunan yang dibiayai melalui APBD seharusnya tidak berhenti sebagai hasil pekerjaan fisik semata. Setiap pembangunan wajib memiliki tujuan yang jelas, fungsi yang dapat digunakan, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Pedagang Pasar Bulu membutuhkan fasilitas yang layak, lingkungan perdagangan yang nyaman, serta perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan usaha mereka.
Karena itu, Pemerintah Kota Semarang, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Wali Kota Semarang, DPRD Kota Semarang, dan Inspektorat diharapkan segera memberikan penjelasan terbuka mengenai persoalan ini.
Kritik dan pertanyaan publik bukanlah bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu, melainkan bagian dari kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Sebab, APBD berasal dari uang rakyat. Maka, setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan masyarakat.
KABARNUSA NEWS TV INDONESIA – MENGAWAL KEBIJAKAN, MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PUBLIK
