KNTV NEWS INDONESIA, SEMARANG || Dugaan pungutan sebesar Rp25.000 per hari terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Imam Barjo, Pleburan, Kota Semarang, menjadi sorotan setelah perwakilan pedagang menggelar pertemuan dengan sejumlah instansi Pemerintah Kota Semarang di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub), Senin.
Pertemuan tersebut membahas kejelasan dasar pungutan, kewenangan pengelolaan parkir, serta penggunaan surat izin yang selama ini ditunjukkan oleh seorang juru parkir bernama Pardi Leo. Para pedagang meminta pemerintah memberikan penjelasan sekaligus memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat kecil.
Pertemuan dihadiri perwakilan Dishub, Dinas Perdagangan, Satpol PP, pihak kecamatan dan kelurahan, Paguyuban Pedagang Pasar, PKL dan UMKM Kota Semarang, serta sejumlah perwakilan pedagang.
Persoalan menjadi perhatian karena, berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam forum, pungutan tersebut disebut mencapai Rp25.000 untuk setiap pedagang per hari.
Apabila benar terdapat sekitar 30 pedagang yang dikenai pungutan, nilai uang yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp750.000 per hari atau sekitar Rp22,5 juta dalam 30 hari.
Besaran tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar mengenai dasar hukum pungutan, pihak yang menerima uang, mekanisme penyetoran, serta apakah praktik tersebut telah mendapatkan persetujuan resmi dari instansi berwenang.
KABID DISHUB PERSILAKAN PEDAGANG MELAPOR KE APH
Dalam pertemuan tersebut, Andreas selaku Kepala Bidang Perizinan dan Pengelolaan Parkir Dishub Kota Semarang memberikan penjelasan terkait persoalan yang melibatkan Pardi Leo.
Andreas menyampaikan bahwa Pardi Leo disebut telah melakukan tiga kali kesalahan serius dalam persoalan yang berkaitan dengan masyarakat dan penggunaan surat izin pengelolaan parkir.
Andreas juga mempersilakan pihak pedagang maupun perwakilan paguyuban untuk membawa persoalan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) apabila menemukan dugaan pelanggaran.
Pernyataan tersebut mendapat respons positif dari perwakilan pedagang. Mereka menilai jalur hukum perlu ditempuh agar persoalan tidak berhenti pada pertemuan maupun klarifikasi administratif semata.
Bagi para pedagang, kepastian mengenai legalitas pungutan dan batas kewenangan pemegang surat izin menjadi hal utama yang harus dijelaskan secara terbuka.
PUTUT SEBUT DIRINYA HANYA KOORDINATOR LAPANGAN
Suasana pertemuan semakin menghangat ketika Putut, yang disebut sebagai salah satu koordinator lapangan di kawasan Pleburan, turut memberikan tanggapan mengenai keterlibatan namanya dalam persoalan tersebut.
Dalam forum itu, Putut mempertanyakan mengapa namanya turut dikaitkan dengan persoalan yang sedang dibahas. Ia menyatakan bahwa dirinya hanya bertugas sebagai koordinator.
“Bagaimana bisa nama saya masuk sejauh itu? Saya hanya koordinator saja” ungkap Putut.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut, khususnya mengenai posisi, tanggung jawab, batas kewenangan, serta hubungan Putut dengan mekanisme pengelolaan parkir dan pungutan terhadap pedagang.
Kejelasan keterangan dari seluruh pihak dinilai penting agar persoalan tidak berkembang menjadi saling menyalahkan tanpa penyelesaian yang konkret.
PERBEDAAN PANDANGAN SOAL JALUR PENGADUAN
Perbedaan pandangan juga muncul terkait jalur penyelesaian persoalan tersebut.
Dony, selaku pihak yang melakukan advokasi terhadap Pardi Leo, menyampaikan agar persoalan dibawa ke PIP.
Namun, Sri Sudibyo selaku pihak advokasi Paguyuban menyatakan lebih memilih membawa persoalan tersebut langsung kepada Aparat Penegak Hukum.
“Kenapa harus ke PIP? Kalau saya langsung ke APH saja. Itu juga sesuai arahan Andreas yang mempersilakan kami melaporkan persoalan ini kepada aparat penegak hukum” tegas Sri Sudibyo.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa pihak paguyuban menginginkan pemeriksaan lebih lanjut apabila ditemukan indikasi pelanggaran, termasuk kemungkinan penyalahgunaan surat izin maupun pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.
JUMAT, BERKAS LAPORAN DIRENCANAKAN DISERAHKAN KE APH DAN INSPEKTORAT
Sri Sudibyo menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah dokumen dan bahan pendukung untuk melaporkan dugaan pungutan terhadap PKL Pleburan.
Jika tidak ada perubahan rencana, Jumat mendatang pihaknya akan menyampaikan laporan kepada APH. Selain itu, pengaduan juga direncanakan disampaikan kepada Inspektorat guna meminta pemeriksaan terhadap proses penerbitan dan penggunaan surat izin pengelolaan parkir yang dipersoalkan.
“Seluruh berkas sudah kami siapkan. Kami ingin persoalan ini diperiksa secara terang. Jangan sampai masyarakat kecil terus menjadi korban dari praktik yang tidak jelas dasar kewenangannya” ujar Sri Sudibyo.
Pihak paguyuban juga berencana menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk permintaan perhatian terhadap tata kelola pelayanan publik serta pengawasan perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Menurut pihak advokasi, persoalan tersebut perlu ditangani secara menyeluruh, mulai dari proses penerbitan izin, ruang lingkup kewenangan pemegang izin, hingga pengawasan pelaksanaannya di lapangan.
PEDAGANG MINTA PERLINDUNGAN, INTIMIDASI TIDAK BOLEH TERJADI
Di tengah rencana pelaporan, Sri Sudibyo juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang melakukan intimidasi terhadap pedagang maupun pihak lain yang sedang memperjuangkan kejelasan persoalan tersebut.
“Jangan melakukan intimidasi kepada pedagang atau rekan kami lainnya. Kami sudah menyiapkan data dan bahan yang diperlukan untuk kepentingan laporan. Apabila terjadi intimidasi, hal tersebut justru akan menjadi persoalan baru yang akan kami tindak lanjuti melalui jalur hukum” tegasnya.
Ia menekankan bahwa setiap pedagang memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan dan memperoleh perlindungan. Permintaan klarifikasi mengenai pungutan, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk melakukan tekanan maupun ancaman.
KEPALA DISHUB DIMINTA BUKA KEJELASAN SURAT IZIN
Persoalan tersebut turut menjadi perhatian yang diarahkan kepada Sekretaris Dinas Perhubungan, Ambar, dan Kepala Dishub Kota Semarang, Danang.
Keduanya diminta melakukan penelusuran internal terhadap penerbitan serta pengawasan surat izin pengelolaan parkir yang dipersoalkan pedagang.
Setidaknya terdapat enam hal yang membutuhkan penjelasan resmi dari Dishub Kota Semarang:
1. Apa dasar penerbitan surat izin pengelolaan parkir atas nama Pardi Leo?
2. Apa saja kewenangan yang tercantum dalam surat izin tersebut?
3. Apakah surat tersebut memberikan kewenangan untuk memungut uang dari pedagang PKL?
4. Apakah pungutan Rp25.000 per pedagang per hari memiliki dasar tarif dan ketentuan resmi?
5. Siapa pihak yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan izin tersebut?
6. Apakah Dishub pernah menerima laporan atau mengetahui praktik pungutan yang dikeluhkan pedagang?
Klarifikasi resmi diperlukan untuk memastikan apakah pungutan tersebut merupakan bagian dari mekanisme yang sah atau justru terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.
PEDAGANG : KAMI HANYA INGIN MENCARI NAFKAH DENGAN AMAN
Salah seorang pedagang PKL yang hadir dalam pertemuan menyampaikan keresahannya atas pungutan yang dipersoalkan tersebut.
“Kami ini hanya mencari nafkah. Jangan sampai pedagang kecil harus terus dibebani pungutan yang tidak jelas. Kami meminta pemerintah hadir memberikan perlindungan, bukan justru membiarkan masyarakat berada dalam tekanan. Kota Semarang bukan kota preman, Pak Danang!” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan keresahan pedagang yang menginginkan kepastian, keamanan, dan ketertiban dalam menjalankan aktivitas usaha sehari-hari.
Mereka berharap pemerintah tidak hanya melakukan pertemuan, tetapi juga memberikan jawaban konkret mengenai legalitas pungutan dan penggunaan surat izin yang menjadi sumber persoalan.
MENUNGGU KLARIFIKASI DAN TINDAK LANJUT DISHUB
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.
Apabila surat izin yang dipersoalkan memang diterbitkan secara sah, Dishub perlu menjelaskan secara terbuka ruang lingkup kewenangan yang diberikan kepada pemegang izin. Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan, evaluasi dan tindakan sesuai ketentuan hukum perlu dilakukan.
Penting pula bagi seluruh pihak untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.
Para pedagang menegaskan bahwa tuntutan mereka bukanlah meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya menginginkan kepastian hukum, perlindungan dalam mencari nafkah, serta transparansi atas setiap pungutan yang dibebankan kepada mereka.
Dugaan pungutan PKL Pleburan kini menunggu pembuktian melalui pemeriksaan yang objektif dan transparan. Publik berharap persoalan ini tidak berhenti pada polemik, melainkan menghasilkan kejelasan dan perbaikan tata kelola pelayanan publik di Kota Semarang.
redaksi
