KNTV NEWS INDONESIA, ABU DHABI || Presiden Kelima Republik Indonesia, Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri, memaparkan pandangan strategisnya mengenai esensi kepemimpinan perempuan. Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam forum internasional *Human Fraternity Majlis* yang berlangsung di Museum Nasional Zayed, Abu Dhabi, Selasa (3/2/2026) waktu setempat.
Di hadapan para tokoh dunia, Megawati menekankan bahwa kekuatan utama seorang pemimpin perempuan terletak pada naluri pelindungnya. Pendekatan kekuasaan ini berfokus pada kemampuan merawat seluruh lapisan masyarakat secara inklusif, tanpa mengedepankan dominasi.
“Sebagai seorang perempuan, saya membawa keyakinan bahwa kepemimpinan bukan tentang dominasi, melainkan tentang upaya merangkul dan merawat, serta bukan menindas” tegas Megawati.
Belajar dari Rekonsiliasi Poso dan Ambon
Untuk memperkuat pandangannya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan ini menarik memori pada pengalaman historis bangsa Indonesia. Pada awal dekade 2000-an, transisi demokrasi yang rapuh tengah diuji oleh memanasnya konflik horizontal di Poso (Sulawesi Tengah) dan Ambon (Maluku).
Krisis yang mengancam integrasi nasional tersebut berhasil diredam melalui pendekatan kemanusiaan. Pemerintahan di bawah kepemimpinannya bersama Presiden Abdurrahman “Gus Dur” Wahid memilih untuk tidak menggunakan cara-cara represif.
Megawati menjelaskan bahwa saat itu negara hadir sebagai penjamin rekonsiliasi. Melalui jalan dialog, musyawarah mufakat, dan semangat kekeluargaan, pemerintah berhasil menghentikan pertumpahan darah serta memulihkan kepercayaan antar-kelompok yang bertikai.
Fondasi Persaudaraan Kemanusiaan Global
Lebih jauh, Megawati menyoroti bahwa legitimasi formal kelembagaan negara tidak akan berarti tanpa didampingi empati sosial dan pemahaman sejarah. Ia memaparkan, seorang pemimpin sejati dituntut untuk peka dan mampu mendengar langsung “denyut kehidupan rakyat”.
Menyikapi dinamika global yang saat ini rentan terpecah belah oleh kepentingan sektarian, Megawati menyerukan pentingnya *human fraternity* atau persaudaraan kemanusiaan. Nilai universal ini dinilai mampu menjembatani perbedaan agama, etnis, hingga generasi.
“Tugas pemimpin adalah membangun kepercayaan dengan menempatkan keadilan sosial dan nilai kemanusiaan sebagai fondasi kebijakan” pungkasnya.
Humas PDI Perjuangan
NW90
