KNTV NEWS INDONESIA, Semarang, 14 Mei 2026 || Jeritan pedagang kecil kembali menggema di tengah denyut ekonomi Kota Semarang. Kondisi pasar yang kotor, lapak terbakar yang belum diperbaiki, hingga ketidakjelasan nasib Pedagang Kaki Lima (PKL) Pleburan menjadi sorotan tajam Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang saat melakukan inspeksi lapangan ke Pasar Waru, Pasar Klitikan, dan kawasan PKL Pleburan, Rabu (13/5/2026).
Kunjungan tersebut menjadi pesan keras sekaligus harapan bagi Pemerintah Kota Semarang di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota agar lebih hadir menyentuh kebutuhan rakyat kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas perdagangan tradisional.
Di Pasar Waru, rombongan Komisi B menemukan persoalan klasik yang tak kunjung terselesaikan, yakni minimnya tenaga kebersihan pasar. Akibatnya, kondisi lingkungan pasar dinilai memprihatinkan dan berpotensi mengganggu kenyamanan pedagang maupun pembeli.
Padahal, pihak pengelola pasar disebut sudah berulang kali mengajukan tambahan tenaga kebersihan kepada Dinas Perdagangan Kota Semarang. Namun hingga kini, permohonan tersebut belum juga mendapat kepastian.
Tak hanya itu, proposal lanjutan perbaikan fasilitas pasar yang telah diajukan sebelumnya juga belum mendapatkan tindak lanjut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar tentang keseriusan perhatian terhadap pasar tradisional sebagai denyut ekonomi wong cilik.
“Kebersihan pasar bukan persoalan sepele. Ini menyangkut kesehatan, kenyamanan, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil,” tegas Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Jokowidodo, di sela peninjauan.
Sorotan lebih tajam terjadi saat Komisi B mengunjungi Pasar Klitikan. Hingga kini, lapak pedagang yang hangus terbakar beberapa waktu lalu belum juga diperbaiki. Akibatnya, tiga pedagang kehilangan tempat usaha dan tidak bisa kembali mencari nafkah secara normal.
Melihat kondisi tersebut, Komisi B langsung bergerak cepat. Sekretaris Komisi B, Hasan, atas mandat Ketua Komisi B, menghubungi Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan, Wisnu, melalui sambungan telepon untuk meminta percepatan penanganan.
Dalam keterangannya, Wisnu menyebut anggaran perbaikan lapak terbakar serta lampu penerangan telah diajukan melalui anggaran murni dan diperkirakan mulai dikerjakan pada Juni hingga Juli 2026.
Namun Komisi B menegaskan tidak ingin janji itu berhenti sebatas wacana.
“Kami akan kawal sampai benar-benar terealisasi. Pedagang kecil tidak boleh terus menunggu dalam ketidakpastian,” ujar Hasan.
Di tengah keterbatasan para korban kebakaran, Ketua Komisi B Jokowidodo juga menunjukkan kepedulian dengan memberikan bantuan spontan kepada tiga pedagang terdampak sebagai bentuk empati dan dukungan moral.
Sementara itu, dalam dialog bersama para PKL Pleburan, persoalan lain kembali mencuat. Status lahan yang ditempati pedagang hingga kini belum memiliki kejelasan.
Ketua PKL Pleburan, Erno, bersama sejumlah pengurus berharap pemerintah hadir memberikan kepastian agar para pedagang dapat bekerja dengan tenang tanpa dihantui ancaman penggusuran.
Menanggapi hal itu, Jokowidodo menegaskan pihaknya akan menelusuri status kepemilikan lahan, apakah berada di bawah Pemerintah Kota Semarang atau milik Universitas Diponegoro.
“Kalau itu milik Undip, kami akan lakukan pendekatan dengan pihak kampus. Tetapi jika milik Pemkot, maka Undip akan kami undang untuk duduk bersama mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Menurut Jokowidodo, keberadaan PKL Pleburan tidak seharusnya dipandang sebelah mata. Ia menilai para pedagang justru menjadi bagian penting dalam membantu pemerintah mengurangi pengangguran dan menjaga roda ekonomi masyarakat tetap bergerak.
Kunjungan Komisi B DPRD Kota Semarang ini menjadi cermin bahwa masih banyak persoalan rakyat kecil yang membutuhkan perhatian nyata, bukan sekadar janji.
Publik kini menanti langkah cepat dan keberpihakan konkret dari Pemerintah Kota Semarang agar pasar tradisional dan pelaku usaha kecil benar-benar mendapat tempat dalam pembangunan kota.
PKL Semarang
RD
