KNTV NEWS INDONESIA, JAKARTA || Tingginya estimasi jumlah orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) di Indonesia menjadi perhatian serius Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H. Ia mendesak Menteri Kesehatan Republik Indonesia segera memperkuat langkah pencegahan, deteksi dini, edukasi, serta penanganan HIV/AIDS secara terpadu dengan melibatkan Polri, TNI, pemerintah daerah, ulama, dan tokoh lintas agama di seluruh Indonesia.
Desakan tersebut disampaikan Prof. Sutan Nasomal saat menanggapi pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online, baik dalam maupun luar negeri, melalui sambungan telepon seluler dari markas pusat Partai Oposisi Merdeka di kawasan Cijantung, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, persoalan HIV/AIDS tidak boleh hanya ditangani melalui pendekatan administratif dan pelayanan kesehatan rutin. Pemerintah perlu memperluas jangkauan pencegahan hingga tingkat kabupaten, kota, kecamatan, dan desa agar masyarakat memperoleh informasi yang benar serta akses pemeriksaan dan pengobatan.
“Saya meminta Menteri Kesehatan bergerak cepat. Pemerintah harus membangun gerakan nasional pencegahan HIV/AIDS dengan melibatkan Polri, TNI, ulama, tokoh lintas agama, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat. Pencegahan harus dilakukan secara serentak, terukur, dan berkelanjutan,” tegas Prof. Sutan Nasomal.
Ia juga meminta Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Kesehatan, Polri, TNI, serta organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.
Minta Pemerintah Perkuat Deteksi Dini dan Pengawasan
Prof. Sutan Nasomal menilai peningkatan penemuan kasus HIV harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pencegahan. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan edukasi mengenai cara penularan HIV, perilaku seksual yang aman, bahaya penggunaan jarum suntik secara bergantian, serta pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan.
Ia mengusulkan agar layanan konsultasi, pemeriksaan, dan rujukan HIV diperluas di berbagai wilayah strategis, termasuk kawasan perkotaan, pelabuhan, bandara, stasiun, dan fasilitas pelayanan publik.
Namun, pelaksanaan pemeriksaan harus berdasarkan standar kesehatan, persetujuan pasien, perlindungan kerahasiaan identitas, serta bebas dari diskriminasi.
“Jangan sampai masyarakat baru mengetahui status kesehatannya ketika sudah mengalami komplikasi. Pemerintah harus memperluas akses pemeriksaan sukarela, memberikan pendampingan, dan memastikan masyarakat yang membutuhkan pengobatan bisa memperoleh layanan secara mudah,” ujarnya.
Data HIV Nasional Perlu Menjadi Perhatian Serius
Dalam paparannya, Prof. Sutan Nasomal menyebut estimasi jumlah ODHIV di Indonesia telah mencapai sekitar 570.000 orang. Ia juga menyampaikan sejumlah angka kasus dari berbagai daerah, antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan sejumlah provinsi lainnya.
Ia meminta Kementerian Kesehatan melakukan pemutakhiran data secara menyeluruh agar pemerintah memiliki gambaran yang akurat mengenai perkembangan kasus, jumlah masyarakat yang telah mengetahui status HIV, cakupan pengobatan, serta kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap daerah.
Sebagai pembanding, Kementerian Kesehatan dalam publikasi 2 Desember 2025 menyampaikan estimasi sekitar 564.000 orang hidup dengan HIV di Indonesia pada 2025. Hingga Oktober 2025, sebanyak 385.472 orang telah mengetahui status HIV-nya, sedangkan 259.719 orang tercatat menjalani terapi antiretroviral (ARV).
Data tersebut memperlihatkan masih adanya kesenjangan dalam penemuan kasus dan akses pengobatan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
HIV/AIDS Bukan Alasan untuk Mendiskriminasi
Prof. Sutan Nasomal juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap faktor-faktor risiko penularan HIV, termasuk hubungan seksual berisiko dan penggunaan narkotika suntik. Ia meminta upaya pencegahan dilakukan melalui edukasi, pendekatan sosial, pembinaan keagamaan, serta penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terbukti melanggar peraturan.
Di sisi lain, penanganan HIV/AIDS harus tetap berlandaskan fakta medis. HIV tidak menular hanya karena seseorang berinteraksi, bekerja, bersalaman, atau hidup berdampingan dengan orang yang terinfeksi.
HIV memang belum memiliki obat yang dapat menghilangkan virus sepenuhnya, tetapi terapi antiretroviral (ARV) terbukti mampu menekan perkembangan virus sehingga orang dengan HIV dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.
Karena itu, upaya penanggulangan HIV/AIDS tidak boleh diarahkan pada diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu. Setiap orang yang berisiko harus mendapatkan edukasi, perlindungan, pemeriksaan, dan pelayanan kesehatan tanpa stigma.
Target Indonesia Bebas AIDS 2035
Lebih lanjut, Prof. Sutan Nasomal mendorong pemerintah memanfaatkan anggaran kesehatan secara tepat sasaran untuk memperkuat program pencegahan, pemeriksaan, pengobatan, dan pendampingan ODHIV.
Ia juga meminta pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap data HIV di lingkungan institusi negara, termasuk TNI dan Polri, dengan tetap menjaga kerahasiaan medis serta hak setiap personel.
Menurutnya, keberhasilan penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan komitmen bersama, bukan hanya tanggung jawab Kementerian Kesehatan.
“Saya berharap Presiden RI, Menteri Kesehatan, Kapolri, Panglima TNI, para ulama, tokoh lintas agama, dan organisasi kemasyarakatan dapat membangun gerakan bersama. Jangan menunggu persoalan semakin besar. Perkuat pencegahan, pemeriksaan, pengobatan, dan pendidikan masyarakat. Kita harus memiliki target yang jelas agar Indonesia mampu mengendalikan epidemi HIV/AIDS menuju 2035” pungkasnya.
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Pakar Hukum Internasional, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Rektor UBNB, Guru Besar STIA, STIH, STIK Pronass, Jenderal Kompii, serta Ketua LSM Mantan Preman.

















