Scroll untuk baca berita
Jasa Digital Marketing Online Branding SEO Terdekat Jakarta Semarang
Jasa Digital Marketing Online Branding SEO Terdekat Jakarta Semarang
Jasa Digital Marketing Online Branding SEO Terdekat Jakarta Semarang
Jasa Digital Marketing Online Branding SEO Terdekat Jakarta Semarang
Berita InvestigasiBerita NasionalHeadlineKementrian Dalam NegeriPemerintah RIPemkot SemarangPemprov Jawa TengahSETPRES RI

DUGAAN PUNGLI PKL IMAM BARJO PLEBURAN KEMBALI DISOROT, ANDREAS DIMINTA BUKA DASAR IZIN SUPARDI LEO : ANGKA RP 22,5 JUTA PER BULAN DIPERTANYAKAN

×

DUGAAN PUNGLI PKL IMAM BARJO PLEBURAN KEMBALI DISOROT, ANDREAS DIMINTA BUKA DASAR IZIN SUPARDI LEO : ANGKA RP 22,5 JUTA PER BULAN DIPERTANYAKAN

Sebarkan artikel ini
Tarif Pasang Iklan di Kabar Nusantara

KNTV NEWS INDONESIA, SEMARANG || Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Imam Barjo, kawasan Pleburan, Kota Semarang, kembali menjadi sorotan. Persoalan ini tidak hanya menyangkut dugaan pungutan yang membebani pedagang kecil, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi perizinan, pengawasan, serta tanggung jawab Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang.

Sorotan mengarah kepada Andreas, pejabat yang disebut memiliki keterkaitan dengan bidang perizinan pengelolaan parkir, setelah muncul keterangan mengenai teguran terhadap Supardi Leo dalam sebuah pertemuan di kantor Dishub.

Jasa Digital Marketing Online Branding SEO Terdekat Jakarta Semarang

Erwin, salah seorang pedagang yang menyampaikan persoalan tersebut, mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu Andreas disebut sempat menegur Supardi Leo. Bahkan, menurut penuturan Erwin, terdapat pernyataan bahwa Supardi Leo telah melakukan kesalahan hingga tiga kali.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan yang membutuhkan jawaban terbuka dari pihak Dishub: jika memang sudah terdapat kesalahan berulang sebagaimana disampaikan dalam pertemuan, apakah evaluasi terhadap izin pengelolaan parkir telah dilakukan? Apa dasar hukum dan pertimbangan sehingga aktivitas yang bersangkutan masih dapat berjalan?

Pertanyaan ini penting dijawab agar tidak berkembang menjadi dugaan adanya ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan aturan.

ANDREAS DIMINTA JELASKAN DASAR DAN EVALUASI IZIN

Andreas perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penerbitan maupun keberlanjutan izin pengelolaan parkir yang dikaitkan dengan Supardi Leo.

Publik berhak mengetahui apakah pernah dilakukan pemeriksaan atas laporan pedagang, apakah terdapat catatan pelanggaran administratif, serta langkah apa yang telah ditempuh Dishub apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan.

 

Tidak hanya Andreas, Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Semarang juga perlu memberikan klarifikasi mengenai sejauh mana pimpinan mengetahui persoalan tersebut.

Apakah laporan pedagang sudah ditindaklanjuti? Apakah telah dilakukan pemeriksaan internal? Dan apakah mekanisme pengawasan terhadap pengelola parkir di kawasan PKL Imam Barjo berjalan sesuai ketentuan?

Kejelasan ini diperlukan untuk memastikan bahwa kewenangan perizinan tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelayanan publik.

RP 22,5 JUTA PER BULAN, DARI MANA ASALNYA DAN KE MANA ALIRANNYA ?

Persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul angka Rp22,5 juta per bulan yang disebut dalam pembahasan dugaan pungutan di kawasan PKL Imam Barjo.

Angka tersebut membutuhkan penjelasan konkret. Apakah merupakan akumulasi pembayaran dari para pedagang? Siapa yang menetapkan nominalnya? Siapa yang melakukan pengumpulan? Dan kepada siapa uang tersebut diserahkan?

Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan apakah pungutan tersebut memiliki dasar hukum, bukti pembayaran, serta mekanisme pertanggungjawaban yang sah.

Apabila uang tersebut berkaitan dengan aktivitas pengelolaan parkir, Dishub perlu menjelaskan batas kewenangan pengelola, tarif resmi yang berlaku, serta mekanisme penerimaan yang seharusnya diterapkan.

Penelusuran aliran dana perlu dilakukan secara objektif agar tidak muncul spekulasi maupun tuduhan tanpa bukti terhadap pihak tertentu.

PERAN PUTUT SEBAGAI KOORDINATOR LAPANGAN PERLU DIPERJELAS

Selain Andreas dan Supardi Leo, nama Putut yang disebut sebagai koordinator lapangan juga perlu memberikan penjelasan.

Keterangan Putut diperlukan untuk memperjelas mekanisme aktivitas di lapangan, termasuk siapa yang memberikan arahan, bagaimana proses pemungutan uang berlangsung, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap pengawasan kegiatan tersebut.

Apakah Putut mengetahui besaran pungutan yang dipersoalkan pedagang? Apakah terdapat instruksi dari pihak tertentu? Bagaimana sistem pelaporan dan pertanggungjawaban uang yang dikumpulkan ?

Seluruh pertanyaan tersebut perlu dikonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan. Dugaan keterlibatan pihak mana pun tidak dapat dinyatakan sebagai fakta sebelum didukung bukti dan hasil pemeriksaan.

PEDAGANG MEMBUTUHKAN KEPASTIAN HUKUM, BUKAN SEKADAR TEGURAN

Keluhan pedagang seharusnya menjadi dasar bagi Dishub Kota Semarang untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Inspektorat juga dapat diminta menelaah aspek administrasi dan pengawasan apabila terdapat indikasi penyimpangan kewenangan.

Apabila ditemukan pungutan tanpa dasar hukum, tindakan tersebut harus ditangani sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila pungutan memiliki dasar resmi, mekanisme dan tarifnya harus disampaikan secara transparan kepada para pedagang.

Pedagang kecil tidak seharusnya dibiarkan berada dalam ketidakpastian mengenai kewajiban pembayaran, pihak penerima, maupun dasar hukum pungutan yang dibebankan kepada mereka.

Kini terdapat sejumlah pertanyaan yang menunggu jawaban dari pihak terkait :

  1. Apa dasar penerbitan dan keberlanjutan izin pengelolaan parkir yang dikaitkan dengan Supardi Leo?
  2. Benarkah telah terjadi tiga kali kesalahan sebagaimana disampaikan dalam pertemuan di kantor Dishub?
  3. Apakah Dishub sudah melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap laporan pedagang?
  4. Apa asal-usul angka Rp22,5 juta per bulan dan bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya?
  5. Apa peran Putut dalam mekanisme pengelolaan dan aktivitas pemungutan di lapangan?

Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk memastikan transparansi pelayanan publik dan memberikan kepastian hukum kepada para pedagang.

JABATAN PUBLIK MENUNTUT TRANSPARANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Persoalan ini tidak boleh berhenti pada teguran dalam sebuah pertemuan. Jika terdapat laporan dan indikasi pelanggaran, harus ada tindak lanjut yang terukur, pemeriksaan yang objektif, serta penjelasan resmi kepada masyarakat.

Dishub Kota Semarang diharapkan membuka informasi mengenai status izin, hasil evaluasi, dan mekanisme pengawasan yang diterapkan di kawasan Jalan Imam Barjo, Pleburan.

Redaksi KabarNusa menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, dan bukan bentuk penghakiman terhadap individu tertentu.

Redaksi membuka ruang hak jawab, koreksi, dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Andreas, Supardi Leo, Putut, Sekretaris Dinas, serta Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang. Setiap keterangan dan dokumen pendukung dari pihak terkait akan menjadi bagian penting dalam upaya menghadirkan pemberitaan yang berimbang, akurat, dan sesuai Kode Etik Jurnalistik.

 

 

 

KABARNUSA NEWS TV INDONESIA Mengawal Transparansi, Mengungkap Fakta, dan Menyuarakan Kepentingan Publik

Dilihat : 2507009

Jasa Pembuatan dan Maintenance Website Murah
Jasa Digital Marketing Online Branding SEO Terdekat Jakarta Semarang

Tinggalkan Balasan