KNTV NEWS INDONESIA, BADUNG – BALI || Tim gabungan Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, dan Direktorat Reserse Siber (Ditres Siber) Polda Bali mengamankan 28 warga negara asing (WNA) dalam operasi penegakan hukum di kawasan Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/11/2026).
Penindakan tersebut dilakukan setelah aparat menerima informasi intelijen mengenai dugaan aktivitas ilegal yang diduga berlangsung secara terorganisasi di sebuah lokasi yang disinyalir menjadi pusat kegiatan para WNA tersebut.
Dari total 28 orang yang diamankan, sebanyak 24 orang merupakan warga negara Kamerun, tiga orang berkewarganegaraan Turkmenistan, dan satu orang berasal dari Georgia.
Berdasarkan pemeriksaan awal, petugas menemukan dugaan pembagian peran dalam aktivitas kelompok tersebut. Seorang WNA asal Georgia diduga bertindak sebagai manajer, 24 WNA asal Kamerun berperan sebagai operator dan administrator, sedangkan tiga WNA asal Turkmenistan diduga bertugas sebagai petugas keamanan.
DITRES SIBER POLDA BALI DALAMI DUGAAN AKTIVITAS LINTAS NEGARA
Direktur Reserse Siber Polda Bali, Kombes Pol. Aszhari Kurniawan, S.H., S.I.K., M.Si., mengatakan operasi gabungan tersebut merupakan bentuk sinergi antara kepolisian dan jajaran keimigrasian dalam menindaklanjuti informasi mengenai dugaan aktivitas ilegal yang melibatkan warga negara asing di wilayah Bali.
Menurut Aszhari, pihaknya masih mendalami jenis kegiatan yang diduga dilakukan oleh kelompok tersebut. Untuk memastikan konstruksi perkara dan kemungkinan adanya keterkaitan dengan aktivitas lintas negara, Ditres Siber Polda Bali juga melakukan koordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri di Jakarta.
“Untuk memastikan jenis kegiatan ilegal yang dilakukan, saat ini kami masih melakukan koordinasi dengan Divisi Hubinter Polri di Jakarta. Hal ini penting agar penanganannya dilakukan secara tepat, berdasarkan fakta dan hasil pendalaman, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku” jelas Aszhari.
Ia menegaskan, koordinasi lintas lembaga diperlukan agar setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani secara profesional dan berdasarkan bukti yang ditemukan dalam proses penyelidikan.
Ditres Siber Polda Bali juga menyatakan akan terus memperkuat kerja sama dengan instansi terkait guna mengantisipasi berbagai bentuk dugaan kejahatan, termasuk aktivitas yang berpotensi mengancam keamanan di ruang digital.
IMIGRASI TEMUKAN INDIKASI PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL
Di sisi lain, pemeriksaan dokumen keimigrasian terhadap 28 WNA tersebut menemukan bahwa sebagian besar menggunakan izin tinggal kunjungan multiple-entry indeks D12.
Namun, petugas juga menemukan tiga orang yang izin tinggalnya sudah tidak aktif. Selain itu, terdapat indikasi penyalahgunaan izin tinggal serta dugaan pemberian keterangan tidak benar dalam proses pengajuan visa atau izin tinggal di Indonesia.
Atas temuan tersebut, Kantor Imigrasi Ngurah Rai akan menerapkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi terhadap seluruh 28 WNA yang diamankan.
Saat ini, seluruhnya ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Ngurah Rai untuk menjalani proses administrasi keimigrasian sebelum pelaksanaan deportasi.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap warga negara asing yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal maupun melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian di Indonesia.
“Kami telah melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap 28 orang asing tersebut. Tentunya tidak akan kami biarkan warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal ataupun bekerja secara ilegal di Indonesia. Kami akan proses sesuai ketentuan” tegas Novyandri.
PENGAWASAN WNA DI BALI DIPERKETAT
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di Bali akan terus diperkuat, khususnya di kawasan pariwisata yang menjadi tujuan wisatawan internasional.
Menurutnya, pengawasan keimigrasian merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kepercayaan dunia internasional terhadap Bali sebagai destinasi pariwisata.
“Kami mendukung penuh pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan. Namun, tidak ada ruang bagi warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal, melanggar hukum, atau melakukan aktivitas yang dapat merusak citra pariwisata Bali” ujar Ramdhani.
Ramdhani juga mengapresiasi dukungan dan kolaborasi Polda Bali dalam pelaksanaan operasi gabungan tersebut.
PENANGANAN HUKUM MASIH BERLANJUT
Operasi di Ungasan ini menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Bali melalui koordinasi antara aparat kepolisian dan keimigrasian.
Meski proses administratif keimigrasian terhadap 28 WNA telah berjalan, jenis aktivitas ilegal yang diduga dilakukan kelompok tersebut masih dalam pendalaman Ditres Siber Polda Bali bersama Divisi Hubinter Polri.
Dengan demikian, penentuan bentuk pelanggaran maupun kemungkinan adanya keterlibatan jaringan lintas negara masih menunggu hasil pendalaman dan pembuktian lebih lanjut.
Aparat diharapkan dapat menuntaskan penanganan perkara secara profesional, transparan, dan proporsional sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus memastikan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Bali berjalan optimal.
Humas Polda Bali
KNTV NEWS INDONESIA – Berita Sorotan, Aktual, Tegas dan Terpercaya
