KNTV NEWS INDONESIA, SEMARANG || Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat menegaskan bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat, terutama di wilayah rawan konflik, menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Menurut Wahyu, personel kepolisian harus hadir di lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan maupun konflik sosial. Dalam menjalankan tugas tersebut, polisi diminta mengedepankan pendekatan humanis, dialogis, serta mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
“Jadi memang pada hakikatnya polisi ini berada di tempat-tempat kerawanan. Jadi polisi itu memang harus hadir di setiap tempat-tempat yang potensi menimbulkan konflik,” kata Wahyu di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Polri Gelar 419 Operasi Kepolisian
Wahyu menjelaskan, komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional diwujudkan melalui pelaksanaan 419 operasi kepolisian, yang terdiri atas sembilan operasi terpusat di tingkat Mabes Polri dan 410 operasi kewilayahan yang dilaksanakan oleh jajaran Polda di seluruh Indonesia.
Berbagai upaya tersebut, berdasarkan data yang disampaikan Wahyu, turut diiringi penurunan angka konflik sosial di Tanah Air. Jumlah peristiwa konflik sosial tercatat menurun sebesar 37,5 persen, sedangkan jumlah korban akibat konflik sosial mengalami penurunan hingga 77,1 persen.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan, mencegah eskalasi konflik, serta memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman.
“Komitmen Polisi adalah hadir melayani, mengamankan agenda bangsa, dan tanggap bencana bagi masyarakat,” ujar Wahyu, sebagaimana dikutip dari rilis yang dimuat melalui situs DPR RI, dpr.go.id.
Perkuat Bhabinkamtibmas hingga Tingkat Desa
Untuk memperkuat pelayanan kepolisian hingga ke lapisan masyarakat paling bawah, Polri terus mengoptimalkan peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).
Saat ini, terdapat 40.924 personel Bhabinkamtibmas yang bertugas di seluruh Indonesia. Namun, jumlah tersebut baru mencakup sekitar 55 persen dari total 83.762 desa di Indonesia.
Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi Polri dalam memperluas jangkauan pelayanan, pembinaan masyarakat, serta deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial.
Wahyu menyampaikan bahwa Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memiliki visi untuk memperkuat struktur kepolisian pada lini pelayanan terbawah, salah satunya melalui penambahan personel Bhabinkamtibmas di tingkat kepolisian sektor (polsek).
Menurutnya, polsek merupakan pusat pelayanan kepolisian sekaligus ujung tombak dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Karena itu, pemenuhan kebutuhan personel Bhabinkamtibmas akan dilakukan secara bertahap, termasuk melalui pembukaan rekrutmen anggota Polri.
“Sehingga, ketika itu semua pelayanan-pelayanan masyarakat di level terbawah ini terpenuhi, saya pikir masyarakat akan terlayani dengan baik. Jadi kalau mau cari polisi nggak sulit” kata Wahyu.
Pelayanan Dekat dengan Masyarakat Jadi Prioritas
Penguatan kehadiran polisi di wilayah rawan konflik dan penambahan personel Bhabinkamtibmas diharapkan dapat mempercepat respons terhadap persoalan keamanan di lingkungan masyarakat.
Selain menjalankan fungsi penegakan hukum, personel kepolisian di tingkat kewilayahan juga diharapkan mampu membangun komunikasi dengan warga, mendeteksi potensi konflik sejak dini, serta membantu menyelesaikan persoalan melalui pendekatan yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Dengan memperkuat pelayanan hingga tingkat desa dan kelurahan, Polri berupaya memastikan masyarakat lebih mudah memperoleh bantuan kepolisian sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
HUMAS POLRI
NW90
