KNTV NEWS INDONESIA, Denpasar || Memasuki awal bulan Juli, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Bali, Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K memimpin langsung kegiatan Apel Jam Pimpinan di halaman depan Markas Komando (Mapolda) Bali. Kegiatan strategis ini dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama serta seluruh personel Polda Bali, yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja kesatuan pasca-rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80.
Dalam arahannya, Brigjen Pol. I Made Astawa memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi dan kerja keras para personel. Ia menegaskan bahwa momentum pergantian bulan ini harus dimanfaatkan oleh seluruh satuan kerja untuk melakukan evaluasi komprehensif, memperbaiki sistem yang kurang maksimal, dan secara konsisten menaikkan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Institusi Polri, menurut Wakapolda Bali, dituntut untuk merespons isu-isu krusial publik secara terukur dan cepat, terutama yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta kelancaran lalu lintas.
“Polri harus inklusif, bukan eksklusif. Setiap kegiatan perlu membuka ruang partisipasi masyarakat agar aspirasi, keluhan, dan persoalan yang berkembang dapat didengar serta ditindaklanjuti dengan baik” tegas Jenderal bintang satu tersebut di hadapan para peserta apel.
Optimalisasi Layanan 110 dan Pengawalan Program Gizi
Sebagai langkah konkret peningkatan pelayanan, Wakapolda Bali menginstruksikan jajarannya untuk terus memasifkan sosialisasi layanan darurat “Call Center” 110. Hal ini dinilai krusial agar akses pelaporan dan permintaan bantuan kepolisian oleh masyarakat menjadi semakin mudah serta responsif. Kehadiran polisi diharapkan tidak hanya tampak pada tugas-tugas yustisi rutin, tetapi juga menyentuh langsung ruang kehidupan sosial masyarakat.
Di sektor kesejahteraan sosial, institusi kepolisian daerah ini juga berkomitmen mengawal kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta inisiatif ketahanan pangan. Secara khusus, Brigjen Pol. I Made Astawa meminta jajaran Polda dan Polres jajaran untuk memastikan program ini menggunakan bahan baku dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Langkah ini dinilai strategis guna menstimulasi perputaran ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru bagi warga setempat.
Tindak Tegas Usaha Ilegal WNA
Tidak hanya berfokus pada pelayanan dan program sosial, arahan dalam Apel Jam Pimpinan tersebut juga menyoroti fenomena maraknya Warga Negara Asing (WNA) yang menjalankan aktivitas bisnis secara ilegal di Pulau Dewata. Wakapolda Bali menginstruksikan agar fungsi pengawasan diperketat terhadap badan usaha maupun individu asing yang beroperasi tanpa memenuhi regulasi dan persyaratan hukum pemerintah Indonesia.
Menjelang berbagai agenda operasi kepolisian ke depan, Wakapolda Bali mengimbau seluruh anggota untuk bertugas dengan mengedepankan sikap profesional dan humanis. Jika terdapat kendala di lapangan, personel diminta untuk mengomunikasikannya secara transparan kepada pimpinan agar segera mendapatkan solusi taktis.
“Laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, terarah, terukur, dan penuh tanggung jawab. Berikan pelayanan terbaik, karena kehadiran Polri harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat” pungkasnya menutup kegiatan apel.
Bidhumas Polda Bali
NW90
