KNTV NEWS INDONESIA, DENPASAR, BALI || Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Bali untuk memantau penegakan hukum di Provinsi Bali. Kunjungan berlangsung di Gedung Presisi Polda Bali, Jumat (25/9/2026), dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027.
Rombongan Komisi III DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro, S.H., M.H., selaku ketua tim, bersama sejumlah anggota Komisi III DPR RI.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Bali, para pejabat utama Polda Bali, PKKM Tingkat III Polda Bali, para kapolres/kapolresta jajaran Polda Bali, serta perwakilan Kejaksaan Tinggi Bali dan BNNP Bali.
Dalam paparannya, Kapolda Bali menyampaikan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polda Bali secara umum aman dan kondusif.
Menurut dia, kondisi tersebut antara lain tercermin dari kemampuan jajaran Polda Bali mengamankan sejumlah agenda internasional. Pengamanan International Association of Women Police (IAWP) Conference 2026 dan SOM yang berlangsung selama lima hari berjalan aman dan lancar serta mendapat apresiasi dari para delegasi.
“Polda Bali berkomitmen untuk terus menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif sekaligus memberikan pelayanan dan penegakan hukum yang profesional kepada masyarakat. Berbagai keterbatasan yang ada tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kami,” tegas Kapolda Bali.
Penanganan Perkara
Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Bali juga memaparkan perkembangan penanganan perkara di wilayah hukum Polda Bali.
Data yang disampaikan menunjukkan terdapat 5.541 kasus pada 2024 dan meningkat menjadi 5.758 kasus pada 2025. Hingga 2026, tercatat 4.309 perkara masuk, dengan 2.390 perkara atau sekitar 55 persen telah diselesaikan.
Di bidang lalu lintas, sepanjang Januari hingga Agustus 2026 tercatat 6.646 perkara. Dari jumlah tersebut, 4.130 perkara atau sekitar 62 persen telah diselesaikan.
Polda Bali juga menyoroti tindak pidana yang melibatkan warga negara asing (WNA).
Sepanjang 2026, WNA tercatat sebagai pelaku dalam 161 kasus atau sekitar 3,7 persen, yang melibatkan 182 orang. Sementara itu, WNA tercatat sebagai korban dalam 218 kasus atau sekitar 5 persen, dengan jumlah 239 orang.
Tindak pidana umum yang menonjol pada 2026 antara lain pencurian biasa, penganiayaan, dan penggelapan. Adapun tindak pidana khusus yang menonjol meliputi perkara terkait migas, karantina hewan, dan merek.
Narkotika Jadi Perhatian Serius
Pemberantasan peredaran narkotika menjadi salah satu perhatian Polda Bali. Sepanjang 2026, jajaran Polda Bali mengungkap sejumlah kasus dan menyita barang bukti narkotika dalam jumlah signifikan.
Tiga jenis barang bukti narkotika dengan jumlah terbesar yang diamankan adalah ganja sebanyak 45,6 kilogram, sabu-sabu 28,1 kilogram, dan kokain 7,7 kilogram.
Data tersebut menggambarkan kondisi kriminalitas dan tantangan penegakan hukum yang dihadapi Polda Bali dalam menjaga keamanan wilayah, termasuk sebagai salah satu destinasi wisata internasional.
Kekurangan 325 Personel Penyidik
Di tengah tuntutan penegakan hukum yang semakin kompleks, Polda Bali juga menghadapi tantangan dari sisi sumber daya manusia.
Kapolda Bali menyampaikan bahwa kebutuhan ideal penyidik dan penyidik pembantu mencapai 2.009 personel. Namun, saat ini baru tersedia 1.684 personel sehingga masih terdapat kekurangan 325 personel.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Polda Bali memperkuat kapasitas personel melalui pendidikan dan pengembangan spesialisasi, lokakarya, sertifikasi, serta berbagai program peningkatan kompetensi.
“personel maupun sarana dan prasarana menjadi bagian yang terus kami evaluasi. Polda Bali melakukan pemetaan kebutuhan secara terukur sekaligus meningkatkan kompetensi personel agar pelayanan dan penegakan hukum kepada masyarakat tetap berjalan optimal” ungkap Kapolda Bali
Perkuat Sarana Penyidikan
Dari sisi sarana dan prasarana, Polda Bali telah memiliki sejumlah fasilitas pendukung proses penyidikan, antara lain ruang pemeriksaan, CCTV dan kamera di ruang pemeriksaan, komputer serta workstation penyidik, sarana pengelolaan barang bukti, fasilitas olah tempat kejadian perkara (TKP) dan crime scene investigation, serta kendaraan operasional.
Meski demikian, Polda Bali masih memetakan kebutuhan sarana penyidikan, terutama perangkat CCTV dan teknologi informasi. Langkah tersebut dilakukan karena ketersediaan sarana belum sepenuhnya merata antara Polda Bali dan polres jajaran.
Komisi III DPR RI dan Polda Bali Bahas Tantangan Penegakan Hukum
Kunjungan kerja dilanjutkan dengan diskusi dan pendalaman bersama jajaran Polda Bali.
Sejumlah persoalan dibahas, antara lain perkembangan kriminalitas di Bali, penyelesaian perkara, tindak pidana yang melibatkan WNA, kebutuhan dan kesiapan personel penyidik, serta dukungan sarana dan prasarana penegakan hukum.
Kunjungan kerja Komisi III DPR RI tersebut merupakan bagian dari pemantauan pelaksanaan penegakan hukum di daerah sekaligus forum evaluasi dan penyampaian kebutuhan Polda Bali dalam menjalankan tugas.
Polda Bali menegaskan komitmennya untuk memperkuat profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap proses penegakan hukum serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui berbagai langkah tersebut, Polda Bali berupaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memastikan penegakan hukum di wilayah Bali berjalan secara profesional dan optimal.
Bidhumas Polda Bali
NW90
