KNTV NEWS INDONESIA, SEMARANG || Dugaan pungutan liar (pungli) terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Imam Barjo, Pleburan, Kota Semarang, kembali menjadi sorotan. Persoalan ini tidak hanya menyangkut dugaan penarikan uang terhadap pedagang kecil, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan dan pemberian izin pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang.
Nama Supardi Leo menjadi sorotan setelah sejumlah pedagang mengaku keberatan atas dugaan pungutan yang disebut masih berlangsung. Para pedagang juga mempertanyakan keputusan Dishub yang memberikan kepercayaan pengelolaan parkir kepada Supardi Leo, meskipun menurut keterangan mereka, yang bersangkutan telah tiga kali dipersoalkan dalam persoalan pungutan terhadap masyarakat.
Sorotan turut mengarah kepada Andreas selaku Kabid Perizinan Parkir Dishub Kota Semarang, Putut selaku koordinator lapangan (korlap), serta Ambar selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Semarang.
Pertanyaan mendasar yang kini mengemuka : bagaimana proses evaluasi perizinan dilakukan, dan apakah rekam jejak pengelola telah menjadi pertimbangan sebelum izin diberikan atau dipertahankan?

Pertemuan 9 November 2026 Jadi Sorotan
Persoalan ini semakin mengemuka setelah berlangsung pertemuan antara pedagang, Dishub, dan sejumlah pihak terkait pada 9 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, awak media yang hadir mengaku terkejut ketika Andreas memberikan penjelasan atau edukasi kepada Supardi Leo terkait persoalan yang dipermasalahkan para pedagang.
Sejumlah pernyataan yang disampaikan dalam forum itu dinilai perlu dicermati secara utuh, terutama dalam kaitannya dengan dugaan pungutan yang disampaikan pedagang.
Namun, persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan komunikasi antara pengelola dan pedagang. Pokok keberatan yang disampaikan masyarakat adalah dugaan penarikan uang yang disebut masih berlangsung hingga saat ini.
Para pedagang meminta Dishub menjelaskan secara terbuka dasar penerbitan izin, ruang lingkup kewenangan pengelola, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan di lapangan.
Jika benar terdapat persoalan berulang, evaluasi terhadap izin dan pengawasan menjadi hal yang patut dilakukan sesuai ketentuan.
Dugaan Pungutan Rp25 Ribu dan Biaya Listrik Rp 5 Ribu per Hari
Erwin, salah satu pihak yang menyuarakan keberatan pedagang, mengungkapkan bahwa sekitar 30 PKL di Jalan Imam Barjo, Pleburan, diduga dikenai pungutan sebesar Rp25.000 per hari.
Selain itu, pedagang disebut diminta membayar biaya listrik sebesar Rp 5.000 per hari. Menurut keterangan pedagang, listrik tersebut bersumber dari fasilitas di taman yang kemudian disalurkan kepada para pedagang.

Dugaan pungutan tersebut menjadi persoalan serius apabila dilakukan tanpa dasar hukum, tanpa kewenangan, atau tidak melalui mekanisme resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pedagang mempertanyakan apakah izin pengelolaan parkir dapat dijadikan dasar untuk menarik sejumlah uang dari masyarakat yang menjalankan usaha di kawasan tersebut.
“Kami ingin persoalan ini dibuka secara terang. Jangan sampai surat izin parkir dijadikan alat untuk menarik uang dari masyarakat kecil. Kami juga meminta agar aliran uangnya diperiksa, siapa yang menerima dan ke mana uang tersebut disalurkan” terang Erwin kepada Media Kabar Nusa.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu dasar keberatan pedagang yang kini meminta aparat penegak hukum menelusuri mekanisme penarikan uang, dasar pungutan, serta pihak-pihak yang diduga menerima manfaat.
Dugaan Keterlibatan Pihak Lain Perlu Diklarifikasi
Erwin juga menyampaikan informasi mengenai dugaan adanya pihak lain yang disebut-sebut memberikan dukungan kepada Supardi Leo.
Menurut informasi yang diterimanya, terdapat dua orang yang disebut sebagai anggota TNI dari wilayah Mijen, berinisial ABDL dan Z, yang diduga memberikan dukungan terhadap aktivitas tersebut.
Salah satu dari kedua orang itu, menurut keterangan pedagang, hadir dalam pertemuan pada 9 November 2026. Setelah pertemuan selesai, salah satunya disebut terlihat berinteraksi dengan Andreas.
Informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut. Kehadiran maupun interaksi seseorang dalam suatu pertemuan tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam dugaan tindak pidana.
Apabila terdapat bukti yang relevan, pedagang meminta agar seluruh pihak yang berkaitan dengan aktivitas pungutan diperiksa sesuai kewenangan masing-masing.
Andreas, Putut, dan Ambar Diminta Berikan Penjelasan
Selain Supardi Leo, perhatian masyarakat tertuju kepada Andreas, Putut, dan Ambar.
Pedagang mempertanyakan apakah persoalan dugaan pungutan tersebut telah diketahui secara struktural oleh Dishub Kota Semarang. Mereka juga meminta penjelasan mengenai langkah pengawasan, evaluasi perizinan, serta tindak lanjut atas pengaduan yang telah disampaikan.
Sikap diam atau belum adanya penjelasan dari pejabat tidak dapat dijadikan bukti keterlibatan pidana. Namun, ketika pengaduan masyarakat telah muncul, penjelasan resmi mengenai langkah penanganan menjadi penting untuk menjaga transparansi pelayanan publik.
Jika ditemukan indikasi kelalaian pengawasan atau pelanggaran administratif, Inspektorat Kota Semarang dapat diminta melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
Sri Sudibyo, selaku advokasi hukum paguyuban, turut menyampaikan kritik terhadap dugaan persoalan tersebut.
“Kalau memang ada indikasi keterlibatan atau pembiaran, sebaiknya diperiksa secara terbuka. Jangan sampai pegawai pemerintahan yang menerima gaji dari uang pajak masyarakat justru membiarkan persoalan yang merugikan pedagang kecil. Kalau terbukti ada pelanggaran, berikan sanksi sesuai aturan. Jangan justru memberikan perlindungan kepada praktik yang diduga merugikan masyarakat” ujarnya kepada media.
Sri Sudibyo juga meminta Wali Kota Semarang mengevaluasi jajaran Dishub, khususnya pejabat yang memiliki kewenangan dalam penerbitan dan pengawasan izin pengelolaan parkir.
Pedagang Tempuh Jalur Hukum, Polrestabes Diminta Telusuri Aliran Dana
Keberatan para pedagang akhirnya berujung pada pelaporan dugaan pungutan liar terhadap Supardi Leo ke Polrestabes Semarang.
Langkah hukum tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap secara menyeluruh mekanisme pungutan yang dipersoalkan.
Pedagang meminta penyidik tidak hanya memeriksa pihak yang diduga melakukan penarikan uang, tetapi juga menelusuri dokumen perizinan, dasar penerbitan surat, pihak yang memberikan rekomendasi, serta kemungkinan adanya aliran dana kepada pihak lain.
Sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab melalui proses pemeriksaan antara lain:
- Siapa yang menentukan besaran pungutan Rp25.000 per hari?
- Apa dasar penarikan biaya listrik sebesar Rp5.000 per hari?
- Siapa yang menerima dan mengelola uang tersebut?
- Apakah terdapat dokumen atau bukti transaksi yang dapat menjelaskan aliran dana?
- Apakah izin pengelolaan parkir sesuai dengan aktivitas yang berlangsung di lapangan?
- Apakah terdapat pihak lain yang mengetahui, memfasilitasi, atau memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut?
Seluruh pertanyaan itu perlu dijawab berdasarkan bukti, bukan sekadar dugaan atau asumsi.
Dasar Hukum yang Dapat Menjadi Objek Pemeriksaan
Dalam perkara dugaan pungutan liar, penerapan pasal pidana harus didasarkan pada fakta dan pemenuhan unsur hukum.
Sejumlah ketentuan yang dapat menjadi objek kajian aparat penegak hukum antara lain:
1. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dapat diperiksa apabila terdapat dugaan pegawai negeri atau penyelenggara negara menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu atau melakukan pembayaran secara melawan hukum.
Pasal 12 huruf a dan b dapat menjadi objek pemeriksaan apabila ditemukan dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh pejabat yang bertentangan dengan kewajibannya.
Pasal 3 UU Tipikor juga dapat dipertimbangkan apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur larangan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan, termasuk melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Ketentuan mengenai hak masyarakat menyampaikan pengaduan dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik menegaskan pentingnya penanganan pengaduan secara transparan dan bertanggung jawab.
4. Pasal 482 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Ketentuan mengenai pemerasan dapat diperiksa apabila fakta yang ditemukan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut.
Penerapan seluruh ketentuan hukum tersebut sepenuhnya bergantung pada hasil pemeriksaan dan penyidikan. Tidak semua pungutan yang dipersoalkan masyarakat otomatis memenuhi unsur tindak pidana korupsi maupun pemerasan.
Wali Kota Semarang dan Inspektorat Diminta Turun Tangan
Pedagang berharap Pemerintah Kota Semarang tidak membiarkan persoalan ini berkembang menjadi konflik berkepanjangan antara masyarakat kecil dan pengelola di lapangan.
Sejumlah langkah yang diminta masyarakat meliputi:
- Inspektorat Kota Semarang memeriksa proses penerbitan izin dan pelaksanaan pengawasan oleh Dishub.
- Dishub membuka penjelasan mengenai dasar izin, masa berlaku, objek pengelolaan, serta kewenangan pemegang izin.
- Polrestabes Semarang menindaklanjuti laporan dugaan pungutan Rp25.000 per hari dan biaya listrik Rp5.000 per hari.
- Penyidik menelusuri aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan bukti.
- Evaluasi atau penghentian sementara izin dipertimbangkan apabila ditemukan dasar yang cukup dan sesuai prosedur.
Pertanyaan yang kini mengemuka bukan semata siapa yang menarik uang dari pedagang, melainkan bagaimana aktivitas tersebut dapat berlangsung, apa dasar hukumnya, dan sejauh mana pengawasan pemerintah telah dijalankan.
Pedagang meminta agar kewenangan negara dan fasilitas publik tidak digunakan untuk membebani masyarakat kecil.
Transparansi perizinan, pemeriksaan aliran dana, serta keberanian menindak pelanggaran menjadi ujian bagi pengawasan pelayanan publik di Kota Semarang.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Andreas, Putut, Ambar, Dishub Kota Semarang, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan masih perlu diperoleh untuk melengkapi prinsip keberimbangan. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
KNTV NEWS INDONESIA




















