KNTV NEWS INDONESIA, Makassar || Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HMP HTN) Institut Bahri Asyiq (INSTIBA) menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Pemilihan Raya (Pemira) Presiden Mahasiswa INSTIBA Tahun 2026. Sorotan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kualitas demokrasi kampus yang dinilai harus berjalan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Perhatian HMP HTN bermula saat pelaksanaan debat kandidat Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa pada Rabu (3/6/2026). Dalam agenda tersebut, HMP HTN menyampaikan interupsi terkait minimnya sosialisasi tahapan pemilihan kepada mahasiswa.
Menurut HMP HTN, mahasiswa tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai proses pendaftaran calon, verifikasi administrasi, mekanisme pencalonan, hingga jadwal pelaksanaan setiap tahapan Pemira. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan terkait keterbukaan informasi yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan demokrasi.
Pasca aksi penyampaian aspirasi tersebut, pada Kamis malam (4/6/2026) digelar forum bersama yang dihadiri berbagai unsur organisasi mahasiswa, di antaranya Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP).
Dalam forum tersebut, Ketua KPUM, Moh. Faruq, menyatakan bahwa keputusan mengenai penundaan maupun keberlanjutan proses Pemira akan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada pihak civitas akademika kampus.
“Saya selaku ketua panitia pelaksana tidak bisa memberikan keputusan sebelum berkoordinasi dengan pihak civitas akademik lebih dulu” ujarnya.
Pernyataan tersebut sempat memberikan harapan akan adanya penyelesaian melalui musyawarah yang melibatkan pihak kampus sebagai penengah. Namun, hingga beberapa hari setelah forum berlangsung, belum terdapat tindak lanjut yang dinilai jelas oleh sebagian mahasiswa terkait hasil pertemuan tersebut.
Menanggapi kondisi itu, HMP HTN kemudian mengirimkan surat resmi kepada pihak kampus guna mendorong terlaksananya forum bersama yang melibatkan civitas akademika. Langkah tersebut disebut sebagai upaya administratif dan konstitusional untuk memastikan komitmen yang telah disepakati dalam forum dapat ditindaklanjuti.
Ketua Umum HMP HTN, Moh. Rizqy Maulidi, menegaskan bahwa persoalan yang diangkat bukan mengenai kandidat tertentu, melainkan menyangkut kualitas proses demokrasi yang sedang berlangsung.
“Kami tidak mempermasalahkan siapa pun kandidatnya. Yang kami soroti adalah mekanisme dan tahapan yang sejak awal dinilai kurang transparan” kata Rizqy.
Menurutnya, demokrasi kampus yang sehat tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga oleh keterbukaan informasi, akses partisipasi yang setara, ruang kritik yang bebas, serta konsistensi penyelenggara dalam menjalankan setiap tahapan yang telah ditetapkan.
Sebagai bagian dari upaya mencari solusi, perwakilan HMP HTN melakukan audiensi dengan civitas akademika INSTIBA pada Jumat (5/6/2026). Audiensi tersebut mendapat respons positif dari pimpinan kampus.
Rektor INSTIBA menyampaikan apresiasi terhadap langkah mahasiswa yang dinilai aktif mengawal jalannya demokrasi kampus.
“Saya sepakat dengan apa yang kalian lakukan dan berterima kasih karena masih memikirkan demokrasi yang ada di kampus. Sebab jika dari awal sudah terdapat persoalan, maka dikhawatirkan akan berdampak pada proses ke depannya” ujar Rektor.
Rektor juga mengaku tidak memperoleh informasi secara menyeluruh terkait mekanisme dan tahapan pelaksanaan Pemira sebelum debat kandidat berlangsung.
“Saya juga kaget ketika beredarnya pamflet debat calon Presiden Mahasiswa dan wakilnya. Saya hanya mendapat informasi dari Wakil Rektor III bahwa akan ada pemilihan Presiden Mahasiswa baru, tetapi tidak pernah mendapat penjelasan secara komprehensif mengenai mekanisme maupun persiapannya” ungkapnya.
HMP HTN menilai berbagai persoalan yang muncul dalam Pemira INSTIBA 2026, mulai dari minimnya sosialisasi tahapan, proses verifikasi, pelaksanaan kampanye pada hari libur kampus, hingga belum adanya tindak lanjut yang jelas pasca forum bersama, perlu dievaluasi secara objektif dan menyeluruh.
Mahasiswa berharap penyelesaian persoalan tersebut tidak berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu, melainkan pada upaya menjaga integritas demokrasi kampus sebagai ruang pembelajaran politik yang sehat, bermartabat, dan berpihak pada kepentingan seluruh mahasiswa.
Dengan demikian, Pemilihan Presiden Mahasiswa INSTIBA 2026 diharapkan mampu menghasilkan kepemimpinan yang memiliki legitimasi kuat serta memperoleh kepercayaan penuh dari civitas akademika dan seluruh mahasiswa.
R.Y.Florencia
NW90
