Jakarta – Kabarnusa.id | Carut marut pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikonsep oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menambah persoalan sosial baru. Masyarakat yang mulai menyadari bahwa proyek MBG adalah “janji politik” mempertanyakan kemaslahatannya baik sisi sosial maupun ekonomi.
Pengamat Kebijakan Publik dari Litbang Demokrasi, Irham Haros mengungkap berbagai fakta sebagai evaluasi akhir tahun 2025.
“Berbicara MBG kita mesti paham awal dicetuskannya. Sebuah janji politik salah satu kontestan Pilpres yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan Pemerintah. Sama seperti janji politik aneka kartu sebelumnya. MBG sebagai proyek subsidi pemerintah terselip kepentingan politis kata lain dari hadiah dukungan Pilpres” jelas Irham kepada awak media yang mewawancarainya.
Pernyataan Irham menjadi jawaban keresahan publik yang selama ini melihat MBG sebagai buah simalakama. Tidak diterima padahal gratis, jika diterima banyak resiko terkait kualitas makanan yang masuk ke mulut para siswa. Kasus keracunan MBG di berbagai daerah melahirkan ancaman traumatik bagi siswa maupun tenaga pengajar.
“Ada yang perlu diluruskan ke publik, bahwa kata “gratis” sebuah manipulasi verbal. Anggaran MBG yang diambil dari dana APBN itu uang rakyat yang bersumber uang setoran pajak kita-kita juga. Komposisi APBN yang 80% berasal dari pajak artinya kita yang menyumbang negara untuk membiayai kinerja dan kebijakan pemerintahan. Hasil Devisa dari sektor SDA kurang dari 20% selama ini menjadi pertanyaan publik yang belum pernah tuntas terjawab” tegas Irham.
Dari sisi anggaran MBG yang berpotensi banyak terjadi kebocoran alokasi, sudah menjadi rahasia umum. Monopoli pengelola dapur MBG oleh “kubu” tertentu tanpa melalui proses kualifikasi juga menjadi bahan evaluasi di tahun 2025 ini.
“Alokasi anggaran MBG 2026 yang naik 4 kali lipat semestinya bisa ditata ulang ke arah efektifitasnya. Angka 335 triliun untuk memberi makan 82,9 juta siswa itu mampu menciptakan ekosistim ekonomi baru di bidang kuliner. Pengawasan anggaran sudah saatnya melibatkan partisipasi publik juga sebagai penyumbang anggaran” imbuh Irham.
Kepercayaan publik pada pengelolaan MBG khususnya di BGN menjadi pembuktian keseriusan pemerintah mengalihkan proyek politik menjadi proyek Nasional yang lebih transparan. Irham menyayangkan masih munculnya perilaku petinggi BGN yang cenderung kurang berempati pada perkembangan situasi.
“Di tengah keprihatinan pada musibah bencana alam di Sumatera ada petinggi BGN yang justru asik main Golf, itu mengindikasikan rendahnya sense of crisis. Tradisi laporan ABS sudah waktunya ditinggalkan ketika mata publik dan jejak digital menjadi kontrol sosial yang paling independen. Ketika mulut berkata manis sudah ditinggalkan, maka perilaku dan gesture yang terlihat oleh publik adalah penghakiman yang berwujud stigma. Tidak lantas merubah apapun, namun kadang kepercayaan publik berawal dari penilaian perilaku bukan dari kapan beri aku. Kira-kira begitu” pungkas Irham di akhir pernyataannya****
