Penulis : Agung Wibawanto
Proyek Strategis Nasional (PSN) ciptakan banyak persoalan di lapangan. Alih-alih meningkatkan perekonomian, kesejahteraan, pertahanan dan keamanan nasional, PSN justru membawa kesengsaraan. Dalam praktiknya, PSN kerap kali mengabaikan hak asasi manusia (HAM) dan menimbulkan masalah lingkungan.
Anis Hidayah, Komisioner Komnas HAM mengatakan, dari lima aspek dalam riset itu menjadikan PSN tidak hanya sebagai sarana pembangunan ekonomi juga sumber pelanggaran hak-hak dasar masyarakat. Tata kelola PSN, katanya, tidak memperhatikan HAM seringkali menjadi akar masalah pelanggaran. Penetapan PSN secara top-down dan eksklusif juga mengabaikan hak masyarakat dalam berpartisipasi secara bermakna saat perencanaan dan pelaksanaan proyek.
Dewi Sartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengatakan, PSN selalu menimbulkan konflik agraria. Banyak PSN yang dia nilai tidak memiliki legitimasi secara prosedural, terjadi maladministrasi dan tidak transparan, hingga memicu konflik.
Komnas HAM pun memberikan rekomendasi atas pelaksanaan PSN ini. Pemerintah, perlu meninjau ulang model pembangunan dalam bentuk PSN karena sangat eksklusif, menimbulkan diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran HAM yang terus berulang. Pemerintah juga harus mengevaluasi mendalam dan partisipatif terhadap PSN yang telah berjalan serta menunda PSN yang akan datang.
Komnas HAM pun riset soal PSN. Hasilnya, PSN menjadi sumber pelanggaran HAM, dengan setidaknya 114 aduan kasus yang ditangani di berbagai daerah. Pelanggaran itu meliputi hak untuk berpartisipasi, hak atas informasi, hak atas rasa aman, serta hak atas pekerjaan dan tempat tinggal yang layak.
Riset itu menyimpulkan, pembangunan PSN sering kali mengabaikan prinsip-prinsip HAM dalam hal tata kelola, pengadaan lahan, kerusakan lingkungan dan sumber daya alam (SDA), pengerahan aparat keamanan dan lembaga penegak hukum, serta tak ada mekanisme pengaduan dan pemulihan HAM.
Dari 114 aduan, pada 2020 sebanyak 34 kasus, 2021 ada 24 kasus, 2022 ada 29, dan 2023 sebanyak 27 kasus. Dari seratusan kasus itu, 95 terindikasi merupakan pelanggaran hak atas kesejahteraan dan lima kasus sebagai pelanggaran hak memperoleh keadilan.
Jumlah aduan itu merupakan bagian dari total 1.675 aduan dugaan pelanggaran HAM karena konflik agraria dan sumber daya alam yang Komnas HAM terima periode 2021-2023. Anis Hidayah, Komisioner Komnas HAM mengatakan, dari lima aspek dalam riset itu menjadikan PSN tidak hanya sebagai sarana pembangunan ekonomi juga sumber pelanggaran hak-hak dasar masyarakat.
Tata kelola PSN, katanya, tidak memperhatikan HAM seringkali menjadi akar masalah pelanggaran. Penetapan PSN secara top-down dan eksklusif juga mengabaikan hak masyarakat dalam berpartisipasi secara bermakna saat perencanaan dan pelaksanaan proyek.
“Mulai dari penyusunan kebijakan, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), penetapan lokasi PSN, bentuk PSN sangat minim pelibatan masyarakat. Bahkan, beberapa PSN dibuat mendahului kebijakannya,” kata Anis saat berikan sambutan dalam peluncuran riset Desember ini.
Berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Kontras, sepanjang 2019–2023 terjadi setidaknya 79 peristiwa pelanggaran HAM terkait PSN di 22 provinsi di Indonesia. Tiga provinsi dengan catatan tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur sebanyak 12 peristiwa, Jawa Barat dengan 9 peristiwa, dan Jawa Tengah terjadi 9 peristiwa.
Fenomena ini menyoroti kegagalan pemerintah, terutama Kementerian HAM, dalam memenuhi, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak oleh proyek-proyek besar ini. Termasuk juga proyek pembukaan lahan food estate, IKN, jalan TOL, Pagar Laut dsb banyak memakan korban warga yang terusir dari wilayahnya hingga lingkungan yang rusak. Baik karena tanah dirampas ataupun bentuk intimidasi aparat.***
