Keputusan MK terkait Pemilu telah sah disampaika pada Senin (22/4/2024) dengan hasil sesuai prediksi banyak pihak. Baik penggugat atau tergugat sengketa hasil Pemilu. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara menyatakan secara konstitusional Paslon Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres hasil penyelengaraan KPU
Sejumlah komentar miring terkait marwah demokrasi yang dipertaruhkan dalam keputusan MK tidak akan pernah selesai didiskusikan. Bukan tentang benar atau salah, tetapi menyangkut kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan. Bahwa semua perkara harus ada akhirnya yang dalam istilah hukum disebut Litis finiri oportet.
Ormas kemasyarakatan dan kebhinekaan lintas agama budaya Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) yang konsisten mengawal proses demokrasi Pemilu dari tahan awal hingga vonis MK menanggapi persoalan hukum di Indonesia adalah wilayah persepsi.
“Keputusan MK yang meloloskan Gibran sebagai Cawapres meskipun melanggar batas usia, dalam persepsi hakim secara konstruksi hukum tidak ada yang salah. Hanya dalam proses pelaksanaannya kembali dipersepsikan publik sebagai intervensi kekuasaan. MK merupakan bagian dari Trias Politika (kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) yang menjadi tiang penyelenggara negara. Keputusannya mutlak tidak bisa diintervensi, namun hanya bisa diuji materi. PNIB menghargai keputusan yang telah diambil MK, dan menjadi pembelajaran penting bersama bahwa wilayah politik adalah urusan kepentingan, tidak akan pernah bisa memuaskan semua pihak. Karena itu menjadi sisi berseberangan dari kepentingan politik adalah sebuah bentuk keseimbangan” jelas Gus Wal selaku Ketua Umum PNIB kepada redaksi melalui sambungan telepon.
Gus Wal lebih jauh menegaskan pentingnya bagian kontrol kekuasaan yang harus diambil oleh masyarakat. Pemerintahan yang sedang kuat berkuasa tidak bisa dilawan oleh kekuatan fisik tetapi oleh kritik dan kontrol politik.
“Kuatnya kekuasaan Jokowi dalam Pilpres menunjukkan bahwa tidak ada partai politik yang bisa mendiktenya. Justru sebaliknya, dia mendikte partai politik. Pada sisi positifnya menjadi strategi efektif meredam persaingan kekuatan, namun di sisi lain kebebasan berdemokrasi sedang ditidurkan. Kalau merujuk pernyataan almarhum Gus Dur, bahwa Demokrasi akan efektif apabila penguasa mampu menyatukan aneka pendapat ke dalam satu suara. Ini menunjukkan proses demokrasi tetap terjadi, namun keputusan mutlak ada di tangan penguasa” lanjut Gus Wal menyampaikan pandangannya.
Semua pihak pada akhirnya harus menghormati keputusan lembaga tinggi negara, tempatnya para pihak bersengketa memohon keadilan. Gus Wal dan PNIB mengucapkan selamat kepada Paslon Prabowo-Gibran atas hasil putusan MK yang memenangkannya.
“Kami dari PNIB salut atas sikap kenegarawanan Ganjar dan Mahfud MD menghormati putusan MK yang menolak semua materi gugatannya. Mengucapkan selamat bekerja untuk Paslon 02. Bagi Ganjar dan Mahfud memperjuangkan demokrasi akan terus dilakukan dan PNIB menjadi bagian yang akan terus mendukung upaya kontrol politik kepada pemerintahan. Kepada Paslon Prabowo Gibran, PNIB mengucapkan selamat bertugas memimpin negara. PR besar pemerintahan Prabowo Gibran adalah menjadi pemimpin rakyat Indonesia tanpa tebang pilih memberantas mafia tambang, mafia minyak, mafia sembako, mafia pupuk, mafia perdagangan, memberantas narkoba, Korupsi Kolusi Nepotisme dan membersihkan Indonesia dari ancaman wahabi Khilafah Separatisme Radikalisme Terorisme” pungkas Gus Wal diakhir pernyataannya.
Baca Juga : Naik Bus, Ganjar-Mahfud Hadiri Sidang Putusan Sengketa Pilpres di MK
