Kabarnusa Jombang– Perhelatan Pilkada langsung sudah memasuki masa pendaftaran paslon di masing –masing daerah. Sejumlah partai politik berkoalisi menentukan paslon calon kepala daerah untuk merebut simpati dan dukungan warga. Kepentingan politik kekuasaan lebih mendominasi koalisi antar partai daripada kepentingan ideologi partai yang menyimpan banyak perbedaan. Namun diprediksi setelah mereka berkoalisi mengusung paslon, pada gilirannya akan kembali pada karakteristik partai.
Ormas lintas Agama budayadan kebhinekaan, Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) melalui ketua umumnya AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal) menyampaikan pernyataannya atas dinamika politik Pilkada serentak 2024 yang kini sedang menyita perhatian publik. Gus Wal mengingatkan kepada segenap lapisan masyarakat untuk mewaspadai agenda partai tertentu yang masih berpotensi mengusung politik identitas dan politisasi agama sebagai strategi memenangkan Paslonnya.
“Strategi politik identitas dan politisasi agama oleh partai tertentu tidak mustahil akan digunakan lagi meskipun kini mereka berkoalisi. PKS yang merupakan afiliasi dari organisasi radikal Ikhwanul Muslim patut diwaspadai akan menggunakan isu Agama sebagai upaya memenangkan paslon yang didukungnya. Kampanye yang gencar menyuarakan muslim non muslim, pribumi non pribumi akan dilakukan di berbagai tempat. Bahkan tidak menutup kemungkinan di tempat ibadah. Ini menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa yang berbhinekka tunggal ika, dimana Pilkada yang seharusnya dilaksanakan dengan riang gembira justru menjadi ajang saling membenci dan memecah belah sesama” jelas Gus Wal dalam pernyataannya kepada awak media yang menghubunginya.
Kekhawatiran Gus Wal bersama PNIB adalah bentuk konsistensinya melawan gerakan ikhwanul muslimin Wahabi, khilafah radikalisme terorisme yang diperkirakan akan menyusup dalam perhelatan Pilkada serentak di berbagai daerah. Gus Wal menghimbau masyarakat untuk tidak terpancing oleh isi-isu mayoritas minoritas yang selalu berujung memperdalam jurang perbedaan.
“Isu kepala daerah pilihan kaum mayoritas dan Agama tertentu menjadi bentuk provokasi menanamkan perbedaan yang pada akhirnya akan melahirkan sentimen agama. Dan pada gilirannya aksi intoleransi akan semakin marak terjadi. Ini akan sulit dikendalikan ketika Pilkada dilakukan secara serentak di seluruh wilayah secara bersamaan, baik pada saat kampanye hingga pencoblosan di TPS. Ingat, kelompok sarabpatigenah masih ada dan Pilkada ini menjadi ajang mereka menyuburkan paham dan ideologinya. Mereka akan mencari pengikut baru mengatasnamakan dukungan memenangkan calon kepala daerah” lanjut Gus Wal.
Lebih jauh lagi Gus Wal menghimbau kepada masyarakat yang nantinya berpartisipasi memberikan suaranya di TPS untuk menggunakan rasional daripada emosional dalam menentukan pilihannya.
“PNIB dengan tegas menolak calon kepala daerah yang didukung kelompok Ikhwanul Muslimin bersama PKS, kita tolak calon kepala daerah yang menggunakan politik identitas dengan alasan apapun untuk meraih dukungan. Inilah yang dimaksud memilih dengan rasional. Karena kita paham efek SARA dan Politik identitas itu tidak akan hilang meskipun Pilkada telah usai. Kemenangan paslon yang menggunakan politik identitas dan politisasi agama akan berdampak sosial saat nanti berkuasa. Kebijakannya akan berorientasi pada kelompoknya saja dan cenderung diskriminatif. Padahal kita tahu kewajiban kepala daerah adalah menciptakan keadilan kepada semua pihak, bukan mensejahterakan pendukung fanatik yang telah berjuang memenangkannya. Kepala daerah bukanlah raja kecil, Gubernur, Walikota dan Bupati adalah pelayan pembantu rakyat dan seluruh umat” kata Gus Wal di akhir pernyataannya.
