Satu kata jika mendengar kata Papua! Mayoritas akan menjawab: “Malaria!”. Ini barangkali keadaan faktual bertahun lalu.
Saat ini angka Malaria sudah jauh menurun, demikian yang terjadi di Kabupaten Mimika. Mantan Bupati Mimika Johannes Rettob adalah orang di balik turunnya angka penderita Malaria.
“Bagaimanapun, malaria di Mimika menyumbang hingga 30 persen dari seluruh Indonesia. Maka 2026 targetnya harus turun,” kata John.
Roadmap penanganan langsung dibuat. Seluruh potensi dikerahkan dan bekerja sama. Hasilnya terjalinlah sinergi antara Freeport, YPMAK, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menurunkan kasus malaria.
“Mengapa data sedemikian tinggi? Yang terjadi secara faktual sering terjadi pendataan ganda,” katanya.
John lali menjelaskan bahwa satu penderita bisa melakukan pemeriksaan malaria dua kali dalam waktu seminggu. Nah pendataan otomatis juga ditulis dua.
“Ini membuat data menjadi terlalu banyak,” katanya.
Mengatasi hal itu, maka dibuatlah suatu aplikasi yang tidak mencatat secara ganda. Pencatatan bisa dilakukan satu penderita jika sudah enam bulan.
“Data ini terintegrasi sehingga tidak tumpah tindih,” katanya.
John bercerita bahwa selain Malaria, ada pula masalah stunting. Angka stunting di Kabupaten Mimika saat ini adalah 14%. Terbaik di seluruh Provinsi Papua Tengah.
Masalah berikutnya adalah pendidikan. Kabupaten Mimika masih kekurangan 400-500 guru untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK.
“Salah satu cara paling cepat mengatasi hal ini adalah dengan pengadaan P3K dan CPNS. Itulah yang akhirnya kami dorong ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB),” kata John.
Mimika juga diproyeksikan menjadi Smart City. Roadmap menuju Smart City sudah dibuat, aturan juga sudah dibuat. Johannes Rettob menyebutkan bahwa hal paling dirasakan masyarakat adalah sektor ekonomi. Dia mengakui sektor ini tidak terlalu mencolok peningkatannya.
“Persoalan sebenarnya adalah karena selalu membandingkan dengan daerah lain. Bukan dengan kondisi sebelumnya. Saat ini sebenarnya UMKM di Mimika sudah go to digital. Ada 18.000 UMKM yang tercatat dalam aplikasi. Kita juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UMKM,” kata John.
Menyesuaikan zaman, ada 60 aplikasi pemerintah dan inovasi daerah. Semua tercatat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bahkan John mengaku sempat dijadikan rujukan bagi daerah lain tentang langkah yang sudah dilakukan.
Perhatian berikutnya adalah masalah infrastruktur. Menurut Johannes Rettob, yang bisa dilihat masyarakat perbedaannya adalah pembangunan di dalam kota.
“Untuk di luar kota, yang bisa dilihat adalah jalan-jalan yang ada di Potowaiburu dan Agimuga. Harapannya, di masa pemerintahan berikutnya program infrastruktur ini betul-betul dari kampung ke kota, karena sudah dirintis dan tinggal melanjutkan,” katanya.
Meski demikian, keterbatasan kemampuan keuangan Pemkab bisa ditopang dengan Dana Desa. Melalui ADD, para kepala kampung didorong membangun rumah layak huni, membangun jalan-jalan, dermaga kampung.
“Di beberapa kampung ada 9 dermaga baru,” kata John.
Untuk rumah layak huni malah sudah mencapai lebih dari 3000 unit, dengan sumber dana Pemkab dan Dana Desa. Pembangunan sarana air bersih juga menjadi prioritas. Hingga Desember 2024 sesuai rencana ada 8000 rumah merasakan fasilitas air bersih.
Sementara di Kokonao, Atuka, Potowaiburu, Uta, Amar sudah dibangunkan fasilitas air bersih. Fasilitas ini berupa pembuatan sumur artetis, pengolahan air payau menjadi air tawar. Yang terakhir bisa dilihat di kawasan Atuka dan Kokonao.
“Belum selesai sebenarnya kegiatan ini, tapi akhir tahun nanti kita berharap bisa selesai,” jelasnya.
Memimpin daerah yang sangat heterogen dengan banyak ragam budaya tidak mudah. Namun karena menyangkut manusia, dengan komunikasi yang intens toh bisa dibangun sebuah kebersamaan yang penuh toleransi.
“Pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti Pesparawi dan MTQ sangat baik dan toleransi sangat terasa,” katanya.
Johannes juga sempat meraih penghargaan sebagai bapak toleransi yang diberikan oleh FKUB dan MUI.
“Masyarakat adat Amungme dan Kamoro yang dikenal dengan salam Amolongo, Nimaowitimi, dan Saipa, salam itu diadopsi sebagai penghormatan atas kearifan lokal,” kata John Rettob***
