KNTV NEWS INDONESIA, JAKARTA || Menjelang Kemerdekaan RI ke 80, Presiden RI Jendral Haji Prabowo Subianto, kita harapkan mampu membentuk tim klarifikasi investigasi mendata ulang bersama – sama sejarahwan baik dalam negeri bahkan luar negeri yang mengetahui tentang perjuangan di negeri tercinta kita ini Indonesia.
Dari hasil penelusuran tim liputan khusus Kabarnusa News TV Indonesia, Sutan Nasomal mengatakan “pada masa tahun – tahun sebelum Merdeka kemerdekaan RI pada tahun 1945 siapa saja yang turut andil dalam peraihan Kemerdekaan RI baik dari lapisan Masyarakat manapun atau dari TNI Polri bahkan rakyat pelosok daerah itu sendiri sehingga dengan begitu akan terakui dengan sendirinya anak cucunya cicitnya bangga atas pengakuan keluarganya adalah pejuang bahkan pendataan ulang terhadap pejuang di Negara RI ini akan menutup rumor bahwa si anu si ini si itu bukan pejuang ” ujar Prof Dr KH Sutan Nasomal SH MH pakar Hukum Internasional, Ekonom memaparkan stegmennya menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online dalam luar negri di kantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di bilangan Kalisari Cijantung, Jakarta 14/7/2025.
Dalam catatan yang ada perlu pengkajian maksimal tanpa ada dendam politik dalam sejarah para pejuang di masa lalu.
“Daud Beureueh dan Luka Sejarah yang Perlu Ditulis Ulang”
Selanjutnya, ketika dikonfirmasi oleh tim liputan Kabarnusa News TV Indonesia menambahkan “Dituduh pemberontak, padahal ia yang memasak semangat republik di dapur kemerdekaan. Daud Beureueh bukan durhaka. Dia hanya kecewa karena dapurnya diobrak-abrik pusat” tambah Prof.Sutan Nasomal akbrabnya.
Tak hanya sampai disitu saja, Oleh : Ahmadie Thaha
Konon, sejarah ditulis oleh para pemenang. Tapi di negeri ini, yang kalah pun sering menulis ulang sejarah asal dapat restu politik. Maka jangan heran kalau suatu saat tokoh yang dicap “pemberontak” bisa berubah jadi “pahlawan nasional” ucapnya kepada tim liputan Kabarnusa News TV Indonesia.
Syaratnya, asalkan framing-nya cocok dan nuansanya tidak mengganggu stabilitas politik terbaru. Dan kalau ada satu nama yang patut dijemput kembali dari pojok sejarah yang berdebu, itu adalah Teungku Muhammad Daud Beureueh.
Lho, bukankah dia pemimpin pemberontakan DI/TII Aceh? Tunggu dulu. Jangan buru – buru mencelupkan orang ke dalam tinta hitam sejarah tanpa mengecap dulu rasanya : pahit kecewa, asin dikhianati, pedas karena janji pusat yang dibakar angin.
Daud Beureueh itu, kalau boleh jujur adalah seorang nasionalis yang lebih republiken daripada banyak yang hari ini memelintir republik demi tender. Ia bukan ulama yang mendadak angkat senjata karena lapar kekuasaan, jelasnya dihadapan tim liputan Kabarnusa News TV Indonesia.
Sungguh, dia seorang pejuang yang sudah melawan Jepang dan membabat Belanda. Dialah yang berseru lantang menyambut Proklamasi 1945, saat sebagian tokoh Aceh masih bimbang antara mau merdeka sendiri atau lanjut jadi protektorat kolonialis, imbuhnya.
Maka ketika Bung Karno datang ke Aceh tahun 1946 dan Daud Beureueh menyodorkan permintaan agar Aceh dijadikan provinsi dengan keistimewaannya, Bung Karno setuju. Bahkan, tak main – main : beliau diangkat sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo dengan pangkat tituler mayor jenderal.
Kalau mau disebut pemberontak, logikanya bisa ditarik mundur ke Bung Karno juga. Tapi tentu itu absurd. Yang sesungguhnya terjadi adalah janji-janji pusat yang kerap berubah warna seperti bunglon kena pancaran sorot politik Jakarta.
Tak luput pula, tim liputan Kabarnusa News TV Indonesia berhasil menghimpun keterangan “Kisahnya mirip drama sinetron epik : pada 1950, status Aceh sebagai provinsi dicabut secara sepihak oleh pusat. Daud Beureueh kecewa, tapi tetap sabar”. Ketika Natsir datang membujuk, dia berkata, “Nasi sudah jadi bubur” Tapi bubur yang dimaksud bukan menu sarapan biasa. Ini bubur politik, disajikan dingin, tanpa topping keadilan, tegasnya.
Lalu Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) meletup. Tahun 1953, Daud menyatakan perlawanan terbuka terhadap pusat. Tapi siapa yang memulai provokasi? Apakah yang mengangkat senjata lebih bersalah dari yang mengingkari perjanjian?
Sebagaimana disampaikan Yusril Ihza Mahendra dalam seminar nasional terbaru di Banda Aceh, akar dari semua ini bukan semangat separatisme, melainkan kekecewaan terhadap pusat. Kalau negara ini punya hati, mestinya bisa merasakan luka lama itu, terang Prof.Sutan Nasomal kepada wartawan.
Daud Beureueh bukan hanya gubernur. Ia ulama karismatik, pemimpin yang dihormati rakyat Aceh. Sejarawan seperti Anthony Reid hingga George McTurnan Kahin mencatat bahwa Daud adalah bagian penting dari dinamika pembentukan republik di daerah.
Ia juga ikut ambil bagian membentuk struktur pemerintahan sipil dan militer di Aceh yang menopang eksistensi RI di masa-masa genting. Kalau ini yang disebut pemberontakan, maka republik ini lahir dari pemberontakan juga: terhadap penjajahan, terhadap ketidakadilan, terhadap dominasi pusat atas daerah.
Dalam banyak buku sejarah versi resmi Negara termasuk kurikulum sekolah DI/TII hampir selalu dicatat sebagai pemberontakan bersenjata terhadap Republik Indonesia. Tak hanya di Aceh, tapi di sejumlah daerah,ungkapnya lagi.
Diketahui, nama – nama seperti Kartosuwiryo menggerakkan DI/TII di Jawa Barat, Kahar Muzakkar di Sulawesi, dan Daud Beureueh di Aceh. Dalam buku sejarah, mereka dimasukkan dalam satu kotak hitam bernama “separatisme Islam”.
Narasi ini muncul kuat terutama pada era Orde Baru, yang secara sistematis membungkus segala bentuk upaya rasa ketidakpuasan daerah terhadap pusat sebagai ancaman terhadap kesatuan nasional. Stigma pemberontakan dilekatkan pada mereka.
Padahal, banyak sejarawan kritis seperti Prof. Djajadiningrat atau bahkan pengamat luar negeri seperti Harold Crouch mencatat bahwa gerakan DI/TII bukanlah semata ekspresi separatisme ideologis.
Menurut mereka, gerakan itu merupakan reaksi terhadap pengingkaran janji politik, marginalisasi daerah, dan kekecewaan terhadap pemerintahan pusat.
Dalam kasus Aceh, keterlibatan Daud Beureueh dalam DI/TII lebih tepat dibaca sebagai upaya mempertahankan martabat dan konsistensi terhadap cita-cita awal perjuangan kemerdekaan. Itu bukan semangat untuk membelah republik.
Yusril Ihza Mahendra bena : sejarah Daud Beureueh perlu ditulis ulang. Seperti Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara, yang dulu sempat dicap pemberontak karena bergabung dengan PRRI, kini mereka sudah direhabilitasi dan diberi gelar pahlawan nasional. Padahal perjuangan mereka juga karena rasa kecewa terhadap praktik kekuasaan yang menelikung nilai-nilai demokrasi.
Daud Beureueh bahkan tidak pernah menyatakan niat memisahkan Aceh dari Indonesia. Ia hanya ingin janji ditepati, martabat dihargai, dan Aceh diberi tempat yang layak sebagai provinsi yang berjasa menyelamatkan republik di awal kemerdekaan.
Akhirul kalam, sejarah bukan luka yang perlu disembunyikan dengan balsem narasi penguasa. Ia, seperti seharusnya ditulis ulang oleh menteri kebudayaan, harus disorot terang-yg terangan, dibaca dengan utuh, dan diakui apa adanya.
Kalau benar Republik ini berdiri atas dasar kejujuran dan keadilan, maka sudah waktunya Daud Beureueh dibebaskan dari stigma pemberontakan dan dikenang sebagaimana mestinya: sebagai pahlawan yang terluka, tapi tidak pernah lari dari semangat republik.
Toh hari ini, banyak yang lebih parah dari pemberontak, tapi dielu – elukan sebagai Negarawan asal modalnya kuat dan kontennya viral.
Ditemukan tulisan ini untuk menjadi renungan bersama bahwa Negara Indonesia harus hadir mengakui para pejuang Indonesia.
Narasumber : PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH,MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Juga Presiden Partai Oposisi Merdeka dan Jenderal Kompi serta Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Jakarta
