Data statistik dari Badan Perencana Pembanguan Daerah ( Bappeda) Kabupaten Wonosobo mengungkapkan bahwa angka kemiskinan pada tahun 2023 turun menjadi 15,58 persen dari angka 16,17 pada tahun 2022. Angka tersebut masih menempatkan Wonosobo berada di peringkat 33 kabupaten termiskin dari 36 kota kabupaten yang ada di Propinsi Jawa Tengah.
Angka data dan presentasi di atas adalah perkiraan dari hasil survey yang terjangkau Pemerintah Daerah. Tidak mustahil masih bayak warga yang tidak terjangkau pantauan Pemda karena kendala lokasi kabupaten dengan geografis pegunungan dengan ketinggian 250 – 2.250 dpal.
Sebagaimana layaknya rapor, kinerja kepala daerah selalu diukur dari keberhasilannya menurunkan angka kemiskinan warganya. Pemerintah Daerah Wonosobo tidak bisa mengelak mendapat predikat rapor merah dengan menduduki peringkat ke 3 sebagai daerah termiskin se Propinsi Jawa Tengah
Kebijakan pengentasa kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten di bawah kepemimpinan Bupati H. Afif Nurhidayat, S.Ag selama ini barangkali kurang tepat sasaran, jika tidak ingin disebut gagal. Potensi lahan pertanian daerah Wonosobo yang subur, belum atau justru tidak dikelola secara efektif. Pariwisata di Dieng yang menjadi salah satu andalan di Jawa Tengah tidak memberi sumbangsih pada kesejahteraan warganya.
Potret kegagalan pemimpin memperbaiki perekonomian warga terjadi di Wonosobo. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan petani terkait kelangkaan pupuk, apalagi subsidi. Sempat menjadi daerah dengan penderita stunting tertinggi di Jateng, kemudian turun di peringkat ke 12 di tahun 2022, tidak bisa dikatakan sebuah prestasi.
Data Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Tahun 2021 menyebut, sebanyak 3.581 anak di Wonosobo putus sekolah. Jika di tahun 2024 ini mengalami penurunan, kemungkinan masih di angka tiga ribuan, mengingat angka kemiskinan tinggi akan selalu pararel dengan angka anak putus sekolah.
Fakta di atas seharusnya menjadi evaluasi penting kepada Kepala Daerah dan para stake holder di Kabupaten Wonosobo. Namun kini yang terjadi justru sebaliknya.
Pilkada serentak 2024 salah satunya di Kabupaten Wonosobo diprediksi akan menorehkan catatan kelam Demokrasi. Bupati H. Afif Nurhidayat, S.Ag maju lagi menjadi calon Bupati periode 2024-2029 dengan dukungan mutlak hampir seluruh Partai Politik. Calon petahana melawan kotak kosong bukan omong kosong lagi.
Dukungan Partai Politik adalah syarat administrasi Pilkada, tidak selalu mencerminkan dukungan warga yang sesungguhnya. Bangunan lingkar oligarki di tingkat elit parpol sudah dipelihara oleh Bupati yang berasal dari Partai PDI Perjuangan tersebut.sejak lama.
Rapor merah kepemimpinan Bupati Afif seharusnya menjadi kesalahan Parpol pendukung yang menyetujui pengelolaan potensi, asset, keuangan dan ekonomi kepadanya. Jika kemudian pada Pilkada kali ini Parpol sepakat mengusungnya lagi sama artinya berpotensi melanjutkan kegagalan yang ada.
Dukungan mayoritas Parpol kepada Afif pada akhirnya ukurannya bukan maju mundurnya Wonosobo, bukan pula baik buruknya kualitas kualitas kebijakan pemimpin. Tetap besar kecilnya angka kompensasi yang diberikan untuk memaksa Parpol mendukung kesalahan yang sama di kemudian hari.
Kekuasaan di tangan oligarki adalah candu, masih bangga dan gagah berdiri di atas fakta kemiskinan warga yang tidak terlihat langsung. Kemiskinan yang diam bersembunyi malu diungkap ada di desa Ropoh di lereng Gunung Sumbing, atau di Kecamatan Kepil dengan pendapatan warga hanya 11 ribu per hari.
Di tangan oligarki, merekalah sasaran empuk dibeli suaranya untuk pada pesta Demokrasi. Kemiskinan yang sengaja dipelihara untuk kepentingan politik, bukan untuk merubah keadaannya menjadi lebih baik. Kemiskinan mereka yang cukup dihibur dengan taburan balon udara ala Cappadocia, indah dilihat meskipun perut tetap lapar***
Penulis : Dahono Prasetyo (Pemerhati Sosial)
