Penulis : Agusto Sulistio
Baru-baru ini, Direktur Legal dan Human Capital PT PP Tbk menyatakan kesiapan perusahaan untuk diaudit secara forensik. Menanggapi hal ini, salah satu pemegang saham segera mengajukan surat permintaan data resmi guna menindaklanjuti pernyataan Direktur Legal tersebut, yang sejatinya sesuai dengan hak pemegang saham sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Namun, satu bulan telah berlalu tanpa ada tanggapan dari Direktur Utama PT PP Tbk atas surat tersebut. Situasi ini menimbulkan pertanyaan, mengapa respons manajemen PT PP Tbk terhadap permintaan sederhana dari pemegang saham begitu lambat?
Keadaan ini menjadi ironis, mengingat Presiden Prabowo dalam pidato perdananya pada 20 Oktober 2024, menekankan pentingnya transparansi, kecepatan birokrasi demi memenuhi kebutuhan layanan publik. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa efisiensi birokrasi adalah salah satu prioritas utama pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Ia menegaskan bahwa dalam era persaingan global yang ketat, lambatnya birokrasi dapat menghambat kemajuan dan menurunkan kepercayaan publik pada lembaga-lembaga negara, termasuk BUMN.
Presiden juga menginstruksikan seluruh lembaga negara dan perusahaan BUMN untuk mengutamakan efisiensi, transparansi, dan respons cepat dalam memenuhi hak masyarakat dan para pemangku kepentingan. Di tengah perubahan ini, Menteri Maruarar Sirait telah aktif melakukan berbagai pembenahan kinerja dan birokrasi di kementerian yang dipimpinnya guna meningkatkan layanan publik, sesuai amanat Presiden. Hal ini seharusnya menjadi contoh pemimpin lainnya guna terwujudnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam hal ini PT.PP (BUMN).
Namun, melihat lambannya respon manajemen, khusunya Dirut PT PP Tbk terhadap permintaan data pemegang saham, muncul pertanyaan apakah jajaran Direksi PT PP Tbk benar-benar telah menjalankan amanat Presiden Prabowo terkait kecepatan dan transparansi birokrasi.
Dengan lambannya kinerja manajemen dalam memenuhi permintaan pemegang saham, pertanyaan pun muncul, apakah personal manajemen PT PP Tbk masih layak dipertahankan di tengah tuntutan akan perubahan birokrasi yang lebih cepat dan efisien?
Agusto Sulistio – Pegiat Sosmed, Pendiri The Activist Cyber, Mantan Kepala Aksi & Advokasi PIJAR era tahun 90an.
