Mimika | Paslon Pilkada Mimika nomer urut 2 Maximus-Peggi membentuk tim pemenangan dengan nama SK-MP3 yang bertugas mengumpulkan KTP dukungan. Tim yang diketuai oleh Muh. Hasan Husen tersebut telah menyelesaikan program pendataan bekerjasama dengan konsultan politik.
Sabtu (5/10/2024) di WAG beredar pernyataan pengunduran diri sekaligus pembubaran tim SK-MP3 berikut laporan hasil kerja yang diperoleh tim.
….Alhamdulillah kami pun telah bertemu dengan konsultan pendataan data dan telah menyetor semua data korlap kami yg tersebar dengan total data KTP pemilih yg telah masuk ke aplikasi pendata yaitu 12.366 ( dua belas ribu tiga ratus enam puluh enam ) orang dan di close tertanggal 3 Oktober 2024 dan Alhamdulillah semua telah terbayar
Demikian cuplikan isi laporan tim SK-MP3 yang diterima awak media. Praktik jual beli KTP dukungan dalam Pilkada sudah menjadi rahasia umum dalam perhelatan pesta demokrasi. Seberapa besar cost politik untuk belanja dukungan tergantung kesiapan paslon yang didukung investor politik
Perhitungan total KTP dukungan sebanyak 12.366 jika kita bandingkan dengan jumlah DPT Kab Mimika sebesar 224.514 suara, maka yang terkumpul baru mencapai 4,8% saja. Rendahnya dukungan melalui transaksi KTP disebabkan oleh faktor nilai yang kemungkinan dihargai murah. Warga yang biasa menjual suaranya akan membandingkan harga dengan Pemilu Februari lalu pada Pileg dan Pilpres.
Sebanyak 12.366 KTP dukungan kepada paslon Maximus-Peggi terkumpul dengan sejumlah imbalan. Jika diasumsikan kemampuan Maxmus-Peggi membayar hanya 50 ribu per KTP, maka dana yang telah disebar sebanyak Rp 618.300.000. Anggaran 50 ribu per KTP masih terpotong biaya operasional korlap. Jadi rendahnya antusias warga merelakan dukungannya melalui KTP terhitung kecil, hanya seharga nasi bungkus.
Pertanyaan selanjutnya, mengapa program pengumpulan KTP tersebut dihentikan disaat baru memasuki masa awal kampanye? Kemungkinan pertama adalah Paslon Maximus-Peggi tidak memiliki dana untuk membeli dukungan melalui KTP. Beberapa investor yang sudah menjalin kesepakatan politik dengan paslon belum atau bisa jadi membatalkan pencairan dananya.
Kemungkinan kedua yaitu dana ada dan melimpah, tetapi fakta di lapangan tidak setiap warga bersedia dibeli data dan dukungannya berapapun tawarannya. Hal ini bisa terbaca dari pernyataan ketua tim SK-MP3 yang menutup markas dibarengi permintaan maaf berikut ini :
…Dengan penuh rasa hormat kami sampaikan mulai hari ini tgl 5 Oktober 2024 saya selaku ketua umum SK -MP3 dan seluruh jajaran pengurus inti SK -MP3 menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan SK -MP3 ( satu komando MP3 ) sekaligus membubarkan dan memberhentikan segala kegiatan di dalam markas besar SK -MP3 dan mulai hari ini markas besar SK -MP3 kami nyatakan kami tutup. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar besarnya buat calon bupati bapak Maximus tipagau dan calon wakil bupati ibu Hj peggi patrisia patipi
Pilkada Kabupaten Mimika yang menampilkan 3 paslon untuk memperebutkan 224.514 suara yang tersebar butuh kecermatan strategi masing-masing paslon. Jual beli suara dengan dukungan dana melimpah akan berdampak apabila kandidat sudah memiliki modal dukungan simpati warga tanpa harus setor KTP.
Tanpa dukungan loyalis militan, money politik menjadi sia-sia bahkan tidak mustahi dimanipulasi oleh tim lapangan. Sebaliknya paslon potensial akan mendapat dukungan tanpa harus membayar per KTP, karena mereka menaruh simpatik dan harapan kepemimpinan yang bersih dan mampu.
Warga Mimika sebagian besar sudah cerdas memilih, mana kandidat yang memulai Pilkada dengan kewajaran dan mana kandidat yang menawarkan janji perubahan namun masih tidak berubah dari strategi usang praktik money politik***
