Perlintasan jalan kereta dengan kendaraan (Railway Crossing) yang membahayakan adalah persoalan infrastruktur yang tidak tuntas. Bisa terjadi di manapun sepanjang ego sektoral antar instansi tidak terjembatani dengan baik. Kementerian Perhubungan (Dirjen Perhubungan Darat) dan Kementerian PU/PR (Dirjen Bina Marga) bisa saling tuding tugas dan tanggungjawab persoalan yang satu itu.
Masyarakat pengguna jalan sering jadi korban sebagai pengguna infrastuktur yang dibiayai oleh uang mereka juga. Ini menjadi persoalan klasik yang butuh perhatian serius pihak pemerintah, saat inisiatif menyelesaikan problem lintas sektoral menemui jalan buntu.
Sesuatu yang tidak tuntas dikerjakan dipastikan menjadi masalah baru. Peran aktif masyarakat mendorong institusi terkait menjadi bentuk kepedulian bahwa itu semua milik kita bersama. Anggaran pasti ada tinggal mau mengalokasikan atau tidak itu persoalan kepedulian di tingkat para pengambil kebijakan.
Terima kasih kepada pemerintah yang telah membangun sarana untuk kita, dan kami akan semakin berterima kasih jika sarana itu tidak berpotensi membuat kita celaka. Mari kita bergandengan tangan mewujudkan fasilitas publik yang aman dan nyaman. Sudah banyak keamanan railway crossing terwujud, tidak ada yang salahnya pemerataan itu berlaku di semua lokasi.
Jika kita mau pasti bisa, karena peduli kepada keselamatan sesama itu lebih utama dari pada peduli sarana dan prasarana***(dPras)
